Bahas APBD 2022, Bupati Jombang Diminta Fokus Peningkatan Ekonomi

Jombang, memorandum.co.id - Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 menginjak pada fase pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 110, Kabupaten Jombang. Bupati Jombang, Mundjidah Wahab mengatakan, Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 memang mengalami penurunan dari pusat. Dan untuk program-program nantinya akan menyesuaikan. "Program jelas terdampak. Kalau dari atas (pusat, red) turun, ya kita ikut turun. Terkait program nanti kita menyesuaikan. Kebutuhan dasar tetap dilaksanakan," katanya, usai rapat paripurna, Senin (27/9/2021). Ditanya pada 2022 soal adanya refocusing atau tidak, Mundjidah menjelaskan, jika pihaknya belum mengetahui. "Ya mudah-mudahan tidak ada. Kalau memang pandemi belum selesai ya pasti ada," tukasnya. Sementara itu, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya terkait R-APBD 2022. Salah satunya dari Sekretaris Fraksi PKS-Perindo R. Tohari. Pihaknya meminta penjelasan pada belanja daerah tahun 2022 yang tentu banyak perbedaan dibandingkan tahun anggaran 2021. "Bagaimana strategi pemerintah daerah dengan menurunnya belanja untuk mencapai target pembangun daerah sesuai visi misi bupati. Lalu bagaimana dalam pemberdayaan dan pembinaan kegiatan UMKM dan pedagang PKL agar mampu bertahan di masa pandemi Covid-19, serta berapa jumlah anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan dan program UMKM dan PKL," sampainya. Kemudian Ketua DPRD Kab. Jombang, Mas'ud Zuremi mewakili F-PKB menerangkan, bahwa hari ini memang rapat paripurna yang kedua dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi terkait R-APBD 2022. "Banyak yang minta penjelasan terkait program-program yang diajukan oleh pemerintah untuk APBD 2022. Salah satunya, minta supaya infrastruktur jalan supaya diperhatikan. Terutama yang prioritas," terangnya. Mas'ud memaparkan, yang prioritas itu tidak hanya di perkotaan. Tapi yang lebih utama yakni antar desa, antar kecamatan, ini yang sangat perlu. Ini masukan ketika Fraksi PKB melakukan reses dan kunjungan ke daerah-daerah. "Sehingga banyak komunitas, elemen masyarakat yang mengusulkan itu. Contoh kecil tapi sangat penting, yaitu jalan antar desa di wilayah pertanian. Ketika musim panen, mengangkut hasil panen, jalannya lancar. Dari sawah ke rumah atau ke pasar," paparnya. Kedua, lanjut Mas'ud, yakni antar sekolah. Dari desa menuju tingkat kecamatan ini masyarakat yang mempunyai anak-anak sekolah. Ketika anak-anak bersekolah menggunakan sepeda onthel, maka perlu pembenahan jalan. "Perlu pembenahan jalan-jalan itu supaya lancar, sehingga anak-anak ke sekolah tidak sampai terlambat. Kemudian pemberdayaan ekonomi setelah pandemi Covid-19, ini harus dipikirkan bersama," ujarnya. Menurut politisi dari F-PKB ini, bahwa selama 2 tahun ada pandemi Covid-19 masuarakat yang berjualan banyak yang libur. Orang sangat terbatas dengan perbelanjaan, dan lain-lain. "Ini harus dipikirkan betul. Langkah apa yang harus diambil bupati untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi ini, membangkitkan perekonomian. Ini salah satu contoh, banyak sebetulnya," cetusnya. Dari Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Maya Novita menyampaikan pandangan umumnya. Salah satunya terkait perekonomian masyarakat yang sedang mengalami penurunan cukup tajam akibat dampak pandemic Covid-19 yang berkepanjangan. "Apa langkah yang akan diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam menanggulangi peningkatan pengangguran dan mendorong penciptaan wirausaha baru serta untuk mengurangi pengangguran terbuka. Mohon penjelasan," tandasnya. Selajutnya, ungkap Maya, dalam Rancangan APBD tahun 2022 belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.314.607.335.610. Sebagian besar anggaran tersebut masih dialokasikan untuk belanja operasional, terutama belanja pegawai yang mencapai Rp 909.405.121.977. "Kami berpendapat, hal ini belum menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Kami berharap agar porsi penganggaran dapat lebih fokus terutama untuk program recoveri yang mampu mendorong pemulihan ekonomi dan program yang pro rakyat," ungkapnya. Pada sisi belanja modal, lanjutnya, penganggaran terbesar masih pada porsi belanja gedung dan bangunan. Sementara belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi relatif jauh lebih kecil. "Kami mohon penjelasan, apakah porsi anggaran tersebut sudah proporsional jika dilihat dari tingkat kebutuhan dan manfaatnya," pungkasnya. (yus)