Kominfo Jatim Perkuat Jaringan Antar OPD

Surabaya, Memorandum.co.id - Kominfo Jawa Timur memperkuat jaringan antar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Ini sebagai langkah Jatim akses agar segera terealisasi. Disampaikan Kabid Infrastruktur TIK Pemprov Jawa Timur, Ir Arif Lukman Hakim, MM, operasional infrastruktur backbone dan sistem monitoring jaringan TIK menjadi terobosan untuk mengintegrasikan seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di wilayah Surabaya Raya. “Memang ada beberapa yang menggunakan teknologi VPN (Virtual Private Network). Namun teknologi ini tidak seaman dan senyaman jaringan intra, karena harganya sangat mahal, dan kecepatannya rendah,” ujar Arif Lukman Hakim saat melaunching operasional infrastruktur backbone dan sistem monitoring jaringan TIK, Selasa (21/9). Mantan Kabag Media Dokumentasi Biro Humas Protokol ini menegaskan, pembangunan jaringan backbone merupakan jawaban atas berbagai kendala yang terjadi dalam pengelolaan TIK di Pemprov Jatim. Di antaranya biaya sewa bandwith internet yang tergolong mahal, serta keamanan data yang belum terjamin. Hal itu karena jalur komunikasi antar OPD Pemprov sebagian masih bersifat terbuka atau belum sepenuhnya menggunakan jaringan intra seperti backbone. Jaringan backbone, lanjut Arif, mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya jalur komunikasi terpisah dari jalur internet dan langsung berhubungan antar OPD, kebutuhan internet bisa dikelola dalam satu jalur besar di Dinas Kominfo sehingga menghemat biaya sewa internet, serta komunikasi data bisa dikontrol dalam satu manajemen jaringan. Belum lagi komunikasi lebih efisien dan efektif, karena proses berbagi data antar OPD menjadi sangat murah, mudah dan cepat. “Jadi secara umum, penggunaan jaringan intra atau backbone sangat menguntungkan,” jelasnya. Menurutnya, langkah membangun jaringan backbone ini sangat penting dilakukan mengingat adanya tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat. Karena itu penggunaan akses TIK yang lebih cepat, murah, dan terjamin keamanannya mutlak dibutuhkan, di masa pandemi seperti saat ini. “Atas persetujuan Kadis Kominfo, saya sudah menyiapkan rancangan kebutuhan biayanya. Kita akan usulkan untuk didanai di 2022,” ujar Arif. (day)