Surat Ijo Tak Kunjung Dilepas, PPTSIS Minta Dukungan Lagi ke La Nyalla

Surabaya, memorandum.co.id - Demi menuntaskan polemik surat ijo di Kota Pahlawan, Ketua Harian Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (PPTSIS), Bambang Sudibyo, sampai rela jauh-jauh pergi ke Komplek Parlemen Senayan di Jakarta. Di sana, mereka menemui Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Tidak sendiri, Bambang didampingi oleh Sekretaris Umum Tuk Hartantyo dan Ketua II Bidang Organisasi Farah Tamalia. Maksud kedatangan PPTSIS yakni meminta bantuan kepada La Nyalla untuk menyelesaikan persoalan status tanah mereka yang tak kunjung usai. Bambang menyebut, persoalan ini sudah berjalan 20 tahun lebih. "Makanya kami hadir ke Jakarta untuk meminta bantuan Pak La Nyalla. Kepada siapa lagi kami meminta bantuan kalau bukan kepada beliau. Kami sudah ke mana-mana namun belum ada penyelesaian," katanya usai tuntas menemui La Nyalla, Jumat (17/9/2021). Bambang mengaku menaruh harapan tingga kepada DPD RI agar persoalan ini dapat dituntaskan. Sebab, warga melihat komitmen besar La Nyalla untuk segera menyelesaikan masalah kedudukan tanah surat ijo di Surabaya. "Waktu kami bertemu di KADIN Jatim, Pak La Nyalla berjanji akan membantu dengan memanggil para menteri dan pihak terkait. Janji itu langsung ditunaikan. Kementerian ATR/BPN bersama dengan kemendagri dan Pemkot Surabaya sudah dipanggil di Jakarta," ungkap dia. Hasilnya dinilai menggembirakan. Bambang menyebut Pemkot Surabaya siap melepaskan status Tanah Surat Ijo Surabaya. Hanya saja, hal tersebut dikembalikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Tunggu punya tunggu, status tanah yang dijanjikan Pemkot Surabaya sampai kini tak kunjung dilepas. "Nah, kami meminta kepada Pak La Nyalla agar mendorong lagi percepatan proses ini," ujarnya. Sebagaimana diketahui, ada sebanyak 44.811 persil tanah surat ijo di Surabaya dengan jumlah jiwa 500 ribu orang. Menurut Bambang, beberapa di antaranya yang semestinya kawasan perumahan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tiba-tiba diubah menjadi kawasan bisnis dengan retribusi yang sangat besar. Sementara itu, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mattalitti menegaskan siap untuk menindaklanjuti kembali persoalan ini. Bahkan, sejak April lalu La Nyalla sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan Pemkot Surabaya itu. "Saya sudah berkirim surat resmi kepada Presiden mengenai persoalan ini sejak April lalu. Ini bukti bahwa kami serius memperjuangkan hak-hak masyarakat," ujar La Nyalla. Saat pertemuan konsultasi antara ketua lembaga tinggi negara dengan presiden pada Agustus lalu, La Nyalla kembali menyampaikan kepada presiden secara tertulis terkait persoalan tersebut. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta kepada kejaksaan agung, kemendagri dan KPK untuk mengawasi agar pelepasan status Tanah Surat Ijo Surabaya tak menjadi masalah. "Saya minta agar segera diproses pelepasannya dan meminta kepada KPK untuk ikut mengawasi agar jangan sampai timbul masalah," tegasnya. La Nyalla berkomitmen penuh membantu perjuangan Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya. Karena dia merasakan betul suasana kebatinan masyarakat yang sudah 20 tahun lebih hidup dengan ketidakpastian. "Saya memahami perasaan masyarakat. Saya berkomitmen untuk membantu proses pelepasan ini," tuntasnya. (mg3)