Gresik, memorandum.co.id - Nelayan kecil di Kabupaten Gresik masih kesulitan mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keadaan tersebut membuat mereka terpukul di tengah kesulitan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Kamis (9/9/2021), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Gresik wadul ke Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah. Mereka mengeluhkan mahalnya biaya berlayar ketika BBM bersubsidi sulit diakses. Setiap kali berlayar, nelayan terpaksa harus membeli BBM nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Selisih harga membuat mereka kalangkabut di tengah sulitnya mencari ikan. Bahkan, tidak jarang juga pulang dengan hasil yang bikin dada sesak. Dikatakan, harga BBM solar bersubsidi saat ini berkisar Rp 5.150, sementara BBM nonSubsidi Rp 6.000. Padahal, kebutuhan sekali berlayar mencapai 30-50 liter. Puluhan liter BBM itu untuk kurun waktu tiga hari melaut. Ketua KNTI Gresik Sulton mengatakan, ada beberapa penyebab membuat para nelayan tidak bisa mengakses BBM bersubsidi. Salah satunya karena nelayan di daerah Gresik Utara tidak memiliki kartu Kusuka, yang diterbitkan oleh pemerintah. Sementara untuk memiliki kartu Kusuka, syaratnya nelayan mendapatkan surat rekomendasi dari dinas kelautan, dan beberapa syarat lainnya. Termasuk kelengkapan surat izin kapal dan buku pencatatan kapal atau sejenis BPKB. "Karena itu saya mohon kepada pemerintah agar membantu para nelayan yang tidak bisa mengakses BBM agar dibantu memenuhi syarat. Termasuk surat rekomendasi dari dinas," kata Sulton, Kamis (9/9/2021). Menanggapi hal itu, Aminatun Habibah berjanji melakukan evaluasi. Dalam waktu dekat, dia berjanji akan memanggil secara khusus dinas terkait. Tujuannya menindaklanjuti persoalan nelayan di Gresik Utara. "Khusus solar akan dibangun dekat pantai. Mempermudah nelayan mendapatkan BBM. Akan kita koordinasikan dengan dinas perikanan dan menjadi catatan yang harus ditindaklanjuti," tegasnya. (and/har/fer)
Kategori :