DPRD Jatim Desak Sektor Wisata Dibuka

Surabaya, Memorandum.co.id - Anggota Komisi B DPRD Jatim, SW Nugroho mendorong pemerintah segera membuka sektor wisata setelah terdampak pandemi, Selasa (31/8/2021). Karena kebijakan PPKM hingga September 2021 memukul sektor ekonomi masyarakat bawah, terutama masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor wisata. "Belum dapat bernapas lega adalah sektor wisata. Karena pemerintah masih membatasi orang untuk berwisata," kata SW Nugroho. Politisi PDIP ini menjelaskan, jika tempat pembelanjaan seperti Mall sudah dibuka, Liga 1 dan 2 sepak bola diijinkan harusnya menjadi momentum juga wisata segera dibuka. "Jika ke Mall dan liga 1 dan 2 sepak bola Nasional sudah diijinkan oleh pihak kepolisian, harusnya wisata juga dong," kata politisi PDIP Jawa Timur ini. Politisi yang sudah 3 periode menjadi wakil rakyat ini menambahkan, dampak jika wisata tetap ditutup maka nasib UMKM yang selama ini memasarkan produknya di berbagai tempat wisata akan makin tak jelas. "Bukan saja tempat wisatanya yang terpukul. Ada seniman, ada UMKM, ada pengrajin, asongan, warung-warung makan, parkir, transportasi, perhotelan, mereka terpukul karena kehilangan pasar," katanya. Maka daerah-daerah yang mengandalkan wisata sebagai PAD utama seperti Banyuwangi, Batu, Pasuruan, dan daerah lainnya, membutuhkan perhatian khusus agar PPKM ini tidak makin terpuruk. "Sekarang kan mainnya level ya. Maka jika memang ada penurunan level dan zonanya memungkinkan maka secepatnya pemerintah pusat, provinsi, terutama Pemkab dan Pemkot memberi kelonggaran untuk tempat wisata. Seperti pihak Kepolisian memberi ijin pelaksanaan liga 1 dan 2," tegasnya. Mantan Wakil Ketua Komisi B ini mengingatkan, sebelum pandemi banyak bermunculan desa wisata yang mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat. "Saya berharap ini akan bisa digerakkan lagi untuk menolong mereka yang harus mandeg karena pandemi. Apalagi Komisi B juga punya hak inisiatif Raperda desa wisata. Saya berharap komisi B bisa menindaklanjuti hingga menjadi perda. Agar desa wisata nantinya juga mendapat perhatian anggaran dari pemerintah," pungkasnya. Bagi Nugroho, sudah saatnya pemerintah memberi porsi untuk pelaku usaha pariwisata bergerak lagi. (day)