282 PTT RSUD Lawang 6 Bulan Tak Digaji

Malang, Memorandum.co.id - Sebanyak 282 Pegawai Tidak Tetap (PTT) mulai dari perawat hingga petugas kebersihan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lawang, selama 6 bulan belum menerima gaji. Ketau DPRD Kabupaten Malang, Darmadi yang mengetahui persoalan ini langsung bereaksi. “Saya mengetahui persoalan ini setelah disampaikan langsung oleh Dirut RSUD Lawang saat rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hari Senin lalu,” terangnya. Pernyataan Direktur Utama (Dirut) RSUD Lawang itu sempat mengejutkan anggota DPRD Kabupaten Malang. Pasalnya, anggaran untuk gaji karyawan, baik itu yang PNS maupun PTT sudah masuk pada perencanaan belanja tidak langsung. Namun, yang dipertanyakan hingga 6 bulan mereka tidak terima gaji sebagai haknya yang harus diberikan oleh RSUD setiap bulan. Pada rapat TAPD Dirut RSUD Lawang ini menyampaikan pengajuan anggaran untuk penggajian PTT sebanyak 282 orang dengan nilai sekitar Rp 2,5 M. Pengajuan ini minta dicairkan sebanyak 3 kali pada saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan refocusing tahap 3. “Saat kami pertanyakan kemana uang untuk gaji mereka, ternyata dialihkan untuk menjalankan program RSUD,” kata Darmadi. Politikus PDIP ini menjelaskan uang gaji mereka dialihkan untuk menjalankan program karena direktur memilih lebih baik program tetap jalan PTT akan digaji melalui pencairan klaim BPJS. Karena berdasarkan keterangan Dirut klaim BPJS hingga sekarang belum cair sebesar Rp 35 M dari pemerintah pusat. “Klaim BPJS penanganan pasien Covid-19 itu sudah diverifikasi dan menunggu cairnya saja,” imbuh Darmadi. Ketua Komisi 4 DPRD kabupaten Malang, Moch. Saiful Efendi sangat menyayangkan kasus yang terjadi pada RSUD Lawang karena dengan tidak diterimakan hak mereka sebagai karyawan otomatis akan berpengaruh pada kinerja mereka. “Namun semoga saja mereka tidak begitu, mereka tetap sabar dan tetap menjalankan tugasnya sebagai orang yang bertanggungjawab,” katanya. Pihaknya juga khawatir meski program berjalan tetapi tidak mendapat dukungan dari pelaksananya maka mustahil program itu bisa sukses. “Padahal sudah mengorbankan banyak orang, belum lagi keluarga yang ditanggungnya,” urai Saiful. Untuk RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang itu sudah menjalankan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga mereka mengelola anggaran yang dihasilkan sendiri untuk menjalankan program yang telah direncanakan. Sementara itu, Dirut RSUD Lawang Desy Deliyanti belum dapat dihubungi. (kid/ari)