PKB Jatim Minta PPKM Tak Lagi Diperpanjang

Surabaya, Memorandum.co.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah mendorong pelaksanaan PPKM tidak lagi diperpanjang. Karena selama keputusan PPKM diperpanjang berpengaruh mandegnya program pro rakyat. "PPKM jangan diperpanjang lagi," terang Anik Maslachah, Rabu (4/8/2021). Anik Maslachah menegaskan, masih terus meningkat pandemi, harus menjadi perhatian semua komposisi. Dimana seluruh stakeholder baik pemerintah, dunia usaha swasta, maupun masyarakat harus memainkan harmoni sosial secara bersama-sama secara sederhana. "Namun kokoh, bergeliat dengan lincah sehingga memacu laju tumbuh sektor ekonomi maupun sosial lainya," terang Anik Maslachan. Sekretaris DPW PKB Jawa Timur ini menegaskan, hari ini pemerintah satu-satunya institusi pemegang uang masyarakat. "Pemerintah harus merealisasikan program yang bersifat stimulus ekonomi seperti modal bergulir untuk UMKM, kredit lunak untuk para petani, realisasikan dengan tepat relaksasi pajak dan bank milik pemerintah daerah," kata dia. Anik Maslachah menyampaikan, pemerintah harus mampu mengelola dengan baik, menggelontorkan program yang bersifat penyerapan tenaga kerja banyak (padat karya). Karena itu dirinya masih melihat semua program pro rakyat mandeg. "Hal ini terlihat dari analisa Kemendagri deposito pemprop masih tinggi karena program yang terkait belum terealisasi dengan baik. BLT juga tetap harus dikeluarkan dan diperbanyak bagi masyarakat yang benar-benar terdampak," aku dia. Anik Maslachah menegaskan, lazimnya PPKM adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait 5 M. Mestinya bukan hambatan orang beraktifitas, hanya pengaturan yang lebih ketat untuk tidak berkerumun dan pengaturan sistem beraktifitas. Tapi kesadaran masyarakat untuk 5 M harus bener-benar harus tumbuh dengan mendorong vaksinasi dipercepat hingga 60-70% penduduk. "Sehingga herd immunity tercipta, Karena kalau PPPKM dilanjut tanpa ada solusi bisa jadi ekonomi kita makin ambruk," kata Anik Maslahah. (day)