DPRD Jatim Desak Pemerintah Penuhi Kebutuhan Warga Selama PPKM Darurat

Surabaya, Memorandum.co.id - Kebijakan PPKM darurat hingga 2 Agustus 2021 dengan penyekatan akses pintu exit tol memang mempunyai dampak sosial ekonomi. Karena itu, anggota Komisi A (Pemerintahan dan Hukum) DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo mendorong pemerintah bertangungjawab secara penuh. "Setiap kebijakan ada dampaknya. Karena itu pemerintah harus bertangungjawab mengatasi ekonomi sosial selama pemberlakukan PPKM darurat," tegas Freddy Poernomo. Beberapa pintu keluar jalan tol di wilayah Provinsi Jawa Timur ditutup sementara mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk mengendalikan penularan Covid-19. Selama pintu keluar jalan-jalan tol tersebut ditutup, Freddy berharap, tenaga medis dan kendaraan yang mengangkut bahan penting tetap diperbolehkan melintas. "Karena ini penutupan pintu keluar tol diharapkan bisa menekan pergerakan warga dan meminimalkan risiko penularan Covid-19," tutur Freddy. Mengantisipasi dampak sosial ekonomi, politisi Golkar ini mendorong pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota memenuhi kebutuhan sementara para pelaku usaha mikro. "Karena mereka yang paling terdampak," tutur dia. Terkait refocusing kebutuhan anggaran, baik APBN, APBD Provinsi, maupun APBD kabupaten/kota harus dikawal bareng. "Sehingga kebijakan pemerintah tepat sasaran. Terutama mengantisipasi terjadinya kebocoran," kata dia. (day)