DPRD Surabaya Desak Pemkot Segera Bayar Insentif Nakes Tahun 2021

Surabaya, memorandum.co.id - Anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono saat blusukan di sejumlah sentra vaksinasi di Surabaya, disambati oleh para tenaga kesehatan (nakes) terkait insentif penanganan Covid-19 yang tak kunjung cair. "Dengan beban kerja yang semakin tinggi, ternyata sampai saat ini para nakes masih menunggu hak insentif mereka yang belum dibayarkan. Untuk itu, saya mendesak Pemkot Surabaya untuk segera membayarkan hak para nakes ini," tegasnya, Senin (5/7/2021). Lanjut politisi dari Fraksi PSI ini, berdasarkan keterangan dari nakes yang dia temui, bahwa insentif terakhir dibayarkan pada Oktober 2020. Sehingga jeda ini dinilainya sudah cukup lama. Pihaknya pun bertanya-tanya kapan insentif nakes ini akan cair. "Insentif ini harus segera diberikan. Jumlahnya pun harus penuh, bila perlu jangan dicicil. Apalagi, kinerja nakes semakin berat selama PPKM darurat hingga 20 Juli mendatang." ucapnya. Selain itu, dia juga mengusulkan tiga hal kepada Pemkot Surabaya untuk mendukung kinerja nakes agar lebih optimal, yakni yang pertama adanya pemberian multivitamin. "Pemberian multivitamin diperlukan untuk seluruh nakes di Surabaya. Sudah terlalu banyak nakes yang gugur, jangan sampai ada lagi nakes yang terpapar virus ini," ujar Tjutjuk. Kedua, mendorong segera mempercepat pembayaran insentif bagi para nakes. Terakhir, mendorong pemkot untuk kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki fakultas kedokteran untuk memastikan ketersediaan nakes di Surabaya. "Saya secara khusus meminta kepada Dinas Kesehatan agar kerja sama ini bisa dilaksanakan, untuk meringankan beban kerja nakes dan agar kasus Covid-19 di Surabaya cepat melandai. Saya rasa mahasiswa koas maupun mahasiswa PPDS seharusnya bisa diperbantukan dalam penanganan Covid-19," paparnya. Sementara itu, saat memorandum.co.id mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita terkait insentif para nakes yang belum terbayarkan, hanya terdengar nada sambung. Bahkan pesan elektronik Whatsapp yang dikirimkan hanya dibaca. Sedang Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara saat dihubungi, pihaknya enggan memberikan komentar."Saya tidak mau berkomentar terkait hal ini," tandasnya. (mg3)