PPKM Darurat, DPRD Jatim Gelar Sidang Paripurna Virtual

Surabaya, Memorandum.co.id - Tingginya pandemi Covid-19 di Jawa Timur membuat jajaran anggota DPRD Jatim menggelar sidang paripurna secara virtual. Sidang paripurna ini diikuti seluruh anggota dewan tanpa tatap muka ini dipimpin wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, Senin (5/7). Sidang paripurna dengan satu agenda ini digelar tidak lebih dari satu jam. Sekitar pukul 10.10 rapat paripurna ditutup. Rapat paripurna ini selain diikuti seluruh anggota dewan secara virtual, juga dihadiri Plh Sekda Provinsi Jatim, Heru Tjahjono, bersama jajaran kepala OPD Pemprov Jatim. "Bismilah rapat paripurna laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Jatim Tahun Anggaran 2020 dibuka dan terbuka untuk umum," terang Anik Maslachah. Anik yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim ini mempersilakan juru bicara badan anggaran (banggar) membacakan laporan badan anggaran terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Anik menegaskan, dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, sesuai kebijaksanaan pimpinan DPRD Jatim maka rapat paripurna digelar secara virtual. Rapat ini hanya dihadiri langsung satu orang pimpinan DPRD sebagai pimpinan rapat paripurna, satu orang perwakilan eksekutif (Wagub/Sekda), dan satu orang perwakilan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur. Sedangkan undangan yang lainnya mengikuti secara daring. Sementara itu, Deni Wicaksono, juru bicara Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020 menyampaikan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 layak untuk dibahas lebih lanjut. "Terimakasih terhadap fraksi-fraksi yang ikut membahas. Banggar menegaskan rekomendasi fraksi terhadap OPD untuk dilaksakan," terang Deni Wicaksono. Menjadi perhatian serius bagi pemprov Jatim, lanjut Deni, adalah evaluasi terhadap indikator kinerja utama (IKU) untuk perbaikan kebutuhan penggunaan anggaran ke depan. Pengawasan terhadap OPD dan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi konsen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment). "Kita sepakat perangkaan yang diaudit BPK RI," kata Deni. Deni yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menyampaikan terima kasih kerjasama terhadap gubernur Khofifiah Indar Parawansa, tim badan anggaran, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masukan yang diberikan bisa dilanjutkan untuk untuk kebutuhan kedepan. (day)