Anggap Pemkab Lamban Respon Kebutuhan Rakyat, PMII Sidoarjo Demo Bupati

Sidoarjo, memorandum.co.id - Tak sabar menunggu gebrakan yang dilakukan Pemkab Sidoarjo, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  Sidoarjo menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sidoarjo, Rabu (23/06/2021). Ketua PMII Sidoarjo Romlah  menyebut Pemkab Sidoarjo di bawah kepemimpinan Ahmad Muhdlor Ali sangat lamban dalam merespon kebutuhan dan aspirasi warga Kota Delta seperti RSUD Sidoarjo Barat. Tak hanya itu, pemkab juga dinilai lemah dalam hal perencanaan program sehingga realisasinya selalu tidak sesuai dengan target. Salah satu indikasinya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Sidoarjo selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp 1,2 Triliun. “Kami minta pemkab serius melakukan perencanaan dan pengganggaran, agar Silpa yang begitu tinggi tidak terulang lagi,” katanya. Dalam aksi yang diikuti sekitar 50 orang para pengunjuk rasa juga menyoroti aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menjadi catatan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim. Contohnya, dari 2.363 bidang tanah yang dimiliki Pemkab Sidoarjo, 1.954 bidang diantaranya atau sekitar 70,8 persennya belum bersertifikat. “Bahkan, informasinya saat ini ada belasan aset tanah yang justru berstatus sengketa. Dan ada juga yang sudah digunakan pihak lain tanpa ada perjanjian yang jelas. Ini kan jelas sudah melanggar aturan hukum,” tegasnya. Aksi mahasiswa ini sempat memanas lantaran Bupati Sidoarjo tak kunjung keluar dari dalam kantornya untuk menemui massa. Namun tak lama kemudian, pimpinan tertinggi di Pemkab Sidoarjo itupun datang dan langsung berdialog dengan pengunjuk rasa. Dalam kesempatan itu Muhdlor dengan bangga mengatakan bahwa dirinya telah melakukan banyak terobosan selama masa pemerintahannya yang belum berjalan empat bulan tanpa menyebutkannya dengan detil. Soal reformasi birokrasi, bupati berumur 30 tahun itu mengaku telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri  RI untuk segera memutasi jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo. “Izinnya sudah turun pada 17 Juni kemarin. Assesment pejabat sudah dilakukan. Semuanya pasti dilakukan, namun tidak bisa langsung hari ini. Ya bertahap lah,” katanya. Ia juga berterima kasih pada mahasiswa yang terus mengawal jalannya pemerintahan di Kota Delta. “Saya senang mendapat masukan seperti ini. Ini tandanya anak muda yang memiliki kepedulian terhadap daerahnya,” pungkasnya.(lud/jok)