Forkopimda Jatim Pantau Vaksinasi Massal di Sumenep

Sumenep Memorandum.co.id - Forkopimda Jawa Timur yang terdiri dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta didampingi pejabat utama (PJU) Polda Jatim, serta Forkopimda Kabupaten Sumenep, Bupati, Dandim dan Kapolres, Sabtu (12/6/2021) sore meninjau vaksinasi massal di Kabupaten Sumenep. Peninjauan vaksinasi massal ini dilaksanakan di Pendopo Agung Keraton, Kabupaten Sumenep. Sebelumnya, peninjauan juga sudah dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Hatim. Di antaranya Kediri, Lamongan dan Bangkalan. Sementara itu untuk vaksinasi massal sendiri dilaksanakan di 5 lokasi berbeda dengan jumlah peserta mencapai 1.500 orang, selain itu untuk setiap lokasi berjumlah 300 orang. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kerumunan pada saat dilaksanakan vaksinasi. Lima lokasi yang digunakan sebagai tempat vaksinasi ialah Pendopo Agung Keraton, Kantor Pemkab, Polres, Kodim dan Puskesmas Pamolokan. Sedangkan untuk prioritas vaksinasi ini kepada lansia. Saat tiba di pendopo agung keraton, Forkopimda Jatim langsung meninjau peserta vaksinasi. Gubernur bersama Pangdam dan Kapolda sempat melakukan tanya jawab kepada para lansia yang mendapatkan vaksinasi. Gubernur menyebutkan, pada dasarnya di Sumenep ini kondisi pengendalian Covid-19 sangat bagus. BOR ICU nol dan BOR Isolasi 19 persen, sedangkan standart WHO 60 persen. Sehingga proses pengendalian Covid-19 berjalan sangat baik. "Untuk menjaga mewujudkan kekebalan komunitas diharapkan bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat Sumenep, seluruh vaksinator, pemberi layanan kesehatan supaya sinergi semua pihak melakukan penyegeraan pelaksanaan vaksinasi," kata Khofifah. Sementara itu, terkait dengan Kabupaten Bangkalan, ada 4 Kecamatan yang masuk katagori zona merah yakni Kecamatan Arosbaya, Geger, Klampis, dan Kota. "Semua pendekatan sudah dilakukan, Pak Pangdam melibatkan banyak tim dan Pak Kapolda juga melibatkan banyak tim. Proses penebalan bisa memberikan pelayanan lebih cepat sudah dilakukan," tambahnya. Pemprov sendiri sudah menurunkan tim di antaranya ingin memastikan bahwa seluruh Puskesmas bisa memberikan layanan kepada masyarakat dan tidak boleh ada layanan kesehatan yang terhenti. "Seperti misalnya ibu-ibu jangan sampai kesulitan mendapatkan layanan persalinan. Seperti rawat jalan dipastikan bahwa berjalan seperti semula, sehingga tim dokter dari Kodam, Polda dan Pemprov menangani di masing-masing puskesmas," pungkasnya.(Uri/ziz)