SURABAYA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo diberhentikan dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu, berdasarkan hasil sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI Nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 yang dibacakan di DKPP Jakarta, Rabu (17/7). "Kita dari awal sudah mengajukan gugatan itu. Berarti yang kita sampaikan ke DKPP sudah benar karena indikasi pelanggaran jelas sekali," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya periode 2014-2019 Whisnu Sakti Buana selaku pengadu, kemarin. Sidang DKPP tersebut memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Hadi Margo Sambodo selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Surabaya sejak dibacakan putusan. Selain itu menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu IV Muhammad Agil Akbar selaku anggota Bawaslu Surabaya. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu II Yaqub Baliyya, teradu III Usman dan teradu V Hidayat yang masing-masing sebagai anggota Bawaslu Surabaya. DKPP juga memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu I (Hadi Margo) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. DKPP juga memerintahkan Bawaslu Jatim untuk melaksanakan putusan tersebut terhadap Teradu II (Yaqub Baliyya), Teradu III (Usman), Teradu IV (Aqil Akbar) dan Teradu V (Hidayat) paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan. Menurut Whisnu, apa yang dilakukan Bawaslu Surabaya saat itu kurang tepat karena saat masih ada proses perhitungan di PPK yang di situ ada proses penghitungan dan pembetulan C1 yang memang salah tulis, tapi ada instruksi melakukan hitung ulang semua TPS di Surabaya. "Ini kan ada indikasi. Gawat lagi kalau sampai seluruh kotak dibuka lagi di PPK. Ini rawan penyelewengan,"ungkap dia. Untuk itu, lanjut Whisnu, dirinya mengimbau kepada anggota Bawaslu Surabaya berikutnya jauh lebih fair dalam menerapkan aturan main serta tidak ikut bermain seperti mendukung salah satu peserta pemilu. "Tahun depan ada Pilkada Surabaya jadi Bawaslu harus betul-betul netral," katanya. Hal sama juga dikatakan Ketua DPRD Surabaya yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Armudji. Menurut dia, sebaiknya Bawaslu Surabaya ke depan lebih hati-hati, menjaga netralitas dan tidak main-main. "Jangan cari panggung, sidikit-sedikit langsung disidang. Itu cara-cara arogan, seolah-olah bawaslu paling kuasa. Itu sudah tidak musimnya lagi. Bawaslu Provinsi Jatim saja tidak seperti itu," kata dia. Seharusnya, lanjut dia, Bawaslu Surabaya melakukan pencegahan atau peringatan jika ada pelanggaran pemilu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi berkali-kali ponselnya tidak aktif. (be/udi)
DKPP Berhentikan Ketua Bawaslu Surabaya
Rabu 17-07-2019,21:13 WIB
Reporter : Syaifuddin
Editor : Syaifuddin
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Rabu 21-08-2024,14:14 WIB
Jaksa Hadirkan Gus Muhdlor di Sidang Pemotongan Insentif ASN BPPD Sidoarjo
Rabu 21-08-2024,13:42 WIB
Ditabrak Saat Jalan Pagi, Wanita Tulungagung Tewas di Lokasi
Rabu 21-08-2024,16:27 WIB
Anggota DPRD Jombang Periode 2024-2029 Dilantik
Rabu 21-08-2024,09:05 WIB
Kantongi Izin Pemda dan Polres, Event Menyala Festival Vol 2 di Sumenep Siap Digelar
Rabu 21-08-2024,14:25 WIB
Polresta Sidoarjo Ajak Netizen Tangkal Hoaks Saat Pilkada
Terkini
Kamis 22-08-2024,06:13 WIB
Pilkada Kota Malang 2024, Syarat Minimal Usung Paslon Cukup 37.792 Suara
Kamis 22-08-2024,06:07 WIB
Oknum Kades Cabul di Lamongan Dijebloskan ke Penjara
Kamis 22-08-2024,05:58 WIB
Tim E-sport Jatim Sumbang Medali Pertama di Porwanas XIV Kalsel 2024
Rabu 21-08-2024,18:15 WIB
Ini Motif 3 Pelaku Penganiayaan yang Ditangkap Polres Tulungagung
Rabu 21-08-2024,18:04 WIB