3.361 Rumah di Lumajang Rusak Terdampak Gempa

Lumajang, memorandum.co.id - Sebanyak 3.361 rumah dilaporkan rusak, di antaranya 618 rusak berat, 752 rusak sedang dan 1.991 rusak ringan. Hal itu disampaikan Bupati Lumajang Thoriqul Haq kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai di Balai Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Jumat (23/4/2021). Sebelumnya dilaporkan sebanyak 2.526 rumah rusak akibat gempa, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi lapangan terbaru, total sebanyak 3.361 rumah dilaporkan rusak akibat gempa. "Data yang terbaru adalah 3.361 rumah, data ini yang kami pastikan bahwa berdasarkan verifikasi lapangan by name by address beserta foto dan lokasinya betul-betul kami pastikan ada, itu yang kami sampaikan kepada BNPB untuk diverifikasi, harapan kami ada percepatan anggaran pemulihan dan rekontruksi pasca bencana di Lumajang," ujar Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Bupati menjelaskan, verifikasi data dipercepat agar bantuan dari BNPB dapat segera direalisasikan. Masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan Rp50 juta berupa pembangunan rumah, sedangkan rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp10 juta berupa uang tunai melalui swakelola. "Selama menunggu sebelum realisasi pembiayaan dari BNPB, kami akan melakukan pembangunan hunian layak sementara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sehingga masyarakat ada tempat tinggal yang layak dan sehat bersama keluarga," jelasnya. Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai mengapresiasi kinerja Bupati Lumajang dalam penanganan darurat kebencanaan yang dinilai tanggap. Tidak hanya terkait penyaluran logistik yang dinilai baik namun juga terkait administrasi dan pendataan rumah terdampak gempa yang dinilai cepat. "Saya sangat apresiasi terkait data by name by address yang sudah lengkap dengan NIK dalam waktu dua minggu. Kurang dari satu bulan sudah terpenuhi, ini sangat bagus sekali, biasanya paling cepat butuh waktu minimal satu bulan," tuturnya. Rifai berharap proses validasi data segera dapat dirampungkan sehingga penyaluran bantuan dapat segera dilakukan. "Paling tidak minggu depan prosesnya sudah bisa saya naikkan ke inspektorat jenderal. Harapan kami, dua minggu dari sekarang, hasil dari inspektorat jenderal akan saya kembalikan ke Pak Bupati, silakan lakukan perbaikan kalau tidak ada perbaikan akan kami teruskan ke Kementerian Keuangan. Meskipun menggunakan dana siap pakai di BNPB tetapi tetap restunya di Kementerian Keuangan," pungkasnya. (kom/fai/fer)