Hari Ini Ribuan Guru Swasta Kepung Balai Kota

SURABAYA - Di saat Wali Kota Tri Rismaharini sedang menjalani pemulihan di ruang rawat inap Graha Amerta RSU dr Soetomo, para guru dan kepala sekolah SMP swasta se-Surabaya bakal berunjuk rasa di Balai Kota pada hari ini, Selasa (2/7). Aksi para pendidik ini dipicu kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang menambah jumlah siswa SMP negeri lewat PPDB jalur zonasi penambahan pagu dan apresiasi nilai ujian sekolah berstandar nasional (NUSBN). Akibatnya, banyak SMP swasta yang kehilangan siswa karena berbondong-bondong ke SMP negeri. Tak pelak, SMP swasta di Surabaya terancam gulung tikar. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Surabaya, Moh Kholil mengatakan, aksi ini awalnya akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo. Namun, para guru dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta Surabaya meminta aksi dilakukan di Balai Kota Surabaya. "Kita belum tahu jumlah pastinya. Diperkirakan semua guru swasta dan kepala sekolah ikut, Ya sekitar 500 orang. Kalau semua guru dikeluarkan ya bisa ribuan,” kata dia. Disinggung soal target bertemu siapa di Balai Kota Surabaya, mengingat Wali Kota Surabaya Tris Rismaharini sedang sakit? Kholil menegaskan, alasan mereka berdemo di Balai Kota Surabaya karena kebijakan TK, SD, dan SMP berada di pemerintah kota (pemkot). “Maka teman-teman berpikirnya di balai kota saja aksinya. Kalau Bu Wali lagi sakit ya bagian pemerintah kota yang nanti menemui. Dan, izin kita memang di balai kota,” ungkap dia. Menurut KHolil, para guru dan kepala sekolah SMP swasta nanti akan meminta penjelasan Pemkot Surabaya terkait kebijakan penambahan pagu. Padahal, sudah ada komitmen yang ditandatangani oleh DPRD Kota Surabaya dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya M Ikhsan. "Sudah ada komitmen bahwa bangku masing-masing kelas negeri maupun swasta adalah 32 siswa. Lha kok komitmen itu dilanggar. Itu pun kita tak pernah diajak musyawarah,” tegas Kholil. Dia menambahkan, penambahan pagu siswa di SMP negeri itu sampai sekarang masih berdampak terhadap nasib SMP swasta. Sebab, semakin banyak siswa SMP swasta yang terpaksa ditarik ke SMP negeri. “Ada sekolah yang siswanya terus berkurang seperti di Al Islah. Di sekolah ini ada 43 siswa yang ditarik ke negeri,” cetus dia. Sementara pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta Surabaya, Ida Kristiana, membenarkan adanya rencana aksi pada Selasa (2/7).“Insya Allah besok (hari ini, red) aksinya,” tandas dia. Disinggung berapa banyak peserta aksi yang melibatkan guru dan kepala sekolah swasta ini, Ida menyatakan nanti akan dikabari lagi soal jumla pastinya. “Besok (hari ini, red) kami infokan,”tandas dia. Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan mengatakan, kebijakan penambahan pagu yang diambil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini setelah berkonsultasi dengan pusat. Kebijakan penambahan pagu yang dilakukan dalam PPDB SMP jalur zonasi umum saat itu adalah jalur zonasi penambahan pagu dan jalur zonasi penambahan pagu apresiasi NUSBN. Ikhsan menjelaskan, jalur zonasi penambahan pagu merupakan jalur zonasi untuk menampung siswa yang tidak lolos dalam seleksi jalur zonasi umum yang dirangking berdasarkan NUSBN sebagaimana pilihan dalam pendaftaran zonasi umum. Kemudian, jalur zonasi penambahan pagu apresiasi NUSBN merupakan jalur zonasi untuk menampung siswa yang tidak lolos dalam jalur zonasi umum dan jalur zonasi kategori penambahan pagu. Maka, dengan kriteria NUSBN siswa adalah rata-rata 8 dan ditempatkan pada sekolah yang masih dapat menampung peserta didik. “Ibu Wali Kota ingin menjaga semangat dan harapan anak-anak ini,” tutur dia. (udi/be)