Akibat Pejabat dan Aparat ‘Bersepakat’

Meski sejumlah pihak termasuk dinas terkait membantah secara tegas terkait dugaan adanya ‘jalur tikus’ untuk mendapatkan bangku sekolah negeri di Surabaya, namun yang namanya praktik patgulipat PPDB tetap saja tak tersentuh. Bukan hanya pihak dinas yang tak berdaya menghadapi praktik-praktik curang itu, aparat berwenang pun sejauh ini terkesan kesulitan bahkan tak berdaya untuk membuktikannya. Entah karena memang di belakang praktik jalur tikus itu berdiri orang-orang kuat hingga aparat tak bisa bergerak, ataukah mungkin jauh sebelumnya telah ada kesepakatan untuk saling menutup rapat setiap muncul laporan semacam itu. Yang jelas, saat wartawan koran ini berusaha konfirmasi ke pihak dinas pendidikan, semua selalu membantah dan berkilah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya Aston Tambunan mengatakan malah sejak dulu tidak ada penerimaan siswa baru lewat jalur tak resmi. Menurutnya, semuanya berjalan secara transparan. "Tidak ada seperti itu. Semunya resmi dan transparan,” cetus Aston Tambunan ketika dikonfirmasi di sela menghadiri acara di Balai Kota Surabaya, Senin (24/6). Sayangnya, lagi-lagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan ketika dikonformasi lewat telepon tak  diangkat. Bahkan beberapa kali didatangi ke kantornya, tidak berhasil ditemui, Selasa (25/6) yang bersangkutan tidak ada di tempat. Seorang petugas linmas yang bertugas di depan ruangan kadis pendidikan, mengatakan bahwa yang bersangkutan  sejak pagi keluar. “Saya tidak tahu kemana. Yang pasti sejak pagi  sudah keluar,” kata dia sekitar pukul 15.20. Di sisi lain, dari informasi yang digali Memorandum, sejumlah anggota dewan Surabaya ikut cawe-cawe dalam PPDB dengan 'menitipkan' puluhan siswa melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sebagian besar siswa tersebut melalui jalur khusus untuk masuk ke sekolah kawasan favorit. Tak tanggung-tanggung, jumlah siswa yang seakan menjadi 'jatah' anggota dewan mencapai puluhan orang yang akan dititipkan ke beberapa sekolah. Salah seorang anggota dewan yang enggan disebutkan namanya mengaku, pernah mendengar kabar itu. Para siswa titipan dari anggota dewan dimungkinkan karena berbagai alasan. "Tidak masalah, siapa tau siswa-siswa ini sebenarnya nilainya bagus, tapi kurang mampu jadi dibantu sama teman-teman," ujar dia. Dia mengaku, rekomendasi dari anggota dewan bukanlah hal yang bersifat intervensi. Itu semata-mata dilakukan karena melihat potensi siswa tersebut memang sebenarnya mampu bersaing secara akademik, namun nilai ujian nasional (NUN) yang dihasilkan ternyata tidak mumpuni dengan pagu yang ditetapkan. "Tapi kalau memang t ernyata ada maksud dan tujuan lain, itu patut disesalkan," tutup dia. (tim/habis)