DPRD Surabaya Dorong Pemkot Tekan Laju Pertumbuhan Sampah di Level Kelurahan

Surabaya, memorandum.co.id - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menyebut, anggaran untuk sampah terbilang sangat besar, baik untuk transportasi maupun sarana dan prasarana. Namun, besarnya pengeluaran tersebut tak sebanding dengan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sampah di Kota Surabaya. "Karena terbukti, timbulan sampah malah naik di tahun 2019. Jadi dari 1.380 ton per hari di tahun 2018, justru di tahun 2019 menjadi 1.398 ton per hari. Ini berarti ada yang perlu dievaluasi," tutur Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Senin (5/4/2021). Sementara untuk data 2020 belum diketahui berapa angka pasti sampah yang dikelola dan masuk ke TPA Benowo. Namun, Aning menyebut pemkot perlu membuat terobosan baru. "Pengelolaan sampah dari rumah tangga sampai ke TPA Benowo kan terbukti naik, berarti ada yang tidak efektif, maka semuanya harus dievaluasi mulai dari penyadaran warga," ujarnya. Aning pun mengatakan, di era pemerintahan Eri Cahyadi basisnya di mulai dari kelurahan. Untuk itu, dia pun menyarankan agar kembali memfungsikan kader lingkungan di tingkat kelurahan yang sudah ada di tiap-tiap RT. "Upaya pengendalian sampah dari tingkat bawah memang perlu digalakkan. Kalau pemkot mau, bisa memfungsikan kader lingkungan sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan sampah yang ada di tingkat kelurahan," paparnya. Namun tentu, Aning menekankan, untuk menjadikan kelurahan sebagai pusat pengelolaan sampah mandiri perlu dibarengi support dari Pemkot Surabaya dengan memberikan sarana dan prasarana. "Salah satunya dengan menghadirkan TPS3R yang ada di setiap kelurahan yang sampai saat ini masih belum merata. Otomatis, nanti anggaran pengelolaan sampah 130 miliar per tahun bisa ditekan, artinya tidak ada cost untuk proses pengangkutan sampah ke TPA Benowo," sebutnya. Lanjut Aning, sehingga desentralisasi kebijakan pemerintah juga harus seiring termasuk dalam pengelolaan sampah. Dia pun yakin, dengan memberdayakan masyarakat di level RT, RW dan kelurahan bisa menekan timbulan sampah yang di 2019 sempat naik. "Pemerintah ke depan harus punya road map sampah, pada tahun ke berapa seluruh kelurahan bisa tuntas ada TPS3R. Sehingga tidak lagi melulu mengandalkan TPA Benowo saja, kalau bisa selesai di kelurahan maka selesai," pungkas politisi dari Fraksi PKS ini. (mg-3/fer)