DPRD Jatim Minta Pemerintah Serius Kawal Pelaku UMKM

Surabaya, Memorandum.co.id - Kehadiran Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur ternyata belum maksimal mengawal pelaku UMKM. Khususnya regulasi pasar untuk mengatur pertokoan modern agar bisa menyerap produk UMKM. Anggota Komisi C DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menilai, selama ini pemerintah hadir di pendampingan produksi. Sementara pendampingan untuk pasar, peran pemerintah tidak maksimal. "Tidak ada regulasi agar produksi UMKM bisa diterima pertokoan modern. Ini menjadi masalah serius, apalagi pandemi Covid-19 sepertinini," tegas Agus Dono Wibawanto. Politisi Partai Demokrat Jawa Timur ini mencontohkan keluhan masyarakat Desa Caru Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Mereka yang sebagaian pelaku UMKM mengeluhkan kurang maksimalnya kehadiran pemerintah kota. "Persoalannya pada regulasi, di mana Pemkot Malang belum mengawal kebutuhan pasar untuk pelaku UMKM," tandas Agus Dono. Karena itu, Agus Dono yang juga dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini berharap peran kepala daerah bisa lebih memihak pada kepentingan pelaku UMKM. "Kami mendorong agar kehadiran pemerintah bisa lebih maksimal," tandas Agus Dono. Ia tidak berharap, pelaku UMKM tidak gulung tikar karena kebijakan PPKM Mikro. "Saat ini sangat ketat, karena PPKM Mikro. Karena itu, butuh sentuhan pemerintah untuk mengawal kebutuhan pasar hasil produksi UMKM," kata Agus Dono. (day)