Kampung Tangguh Semeru Kunci PPKM Mikro

Surabaya, memorandum.co.id - Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meningkatkan efektivitas PPKM dengan pendekatan berbasis mikro (PPKM Mikro), Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mendoriong pemerintah kota setempat agar dapat memaksimalkan fungsi dan peran Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo. "Kampung tangguh ini punya potensi besar, tentu dengan diiringi peningkatan dan pengoptimalan perannya dalam menangani penyebaran Covid-19. Hal ini sudah sejalan dengan pemerintah pusat untuk kembali berfokus kepada basis RT/RW di kelurahan-kelurahan," tegas Ajeng, Selasa (9/2/2021). Pihaknya juga meminta Pemkot Surabaya dapat memaksimalkan bantuan untuk Kampung Tangguh sehingga program PPKM Mikro lebih efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Disampaikan Ajeng, lantaran pihaknya menemukan keluhan masyarakat yang masih belum mendapatkan bantuan secara optimal dari pemkot. "Dari 650 Kampung Tangguh yang mendapatkan pembinaan dari pemkot di masa PPKM jilid I dan II, harus optimal bantuannya. Warga mengeluh dengan kurangnya bantuan seperti masker dan disinfektan, terutama di kampung yang mayoritas penduduknya menengah ke bawah. Tidak semua wilyah bisa berswadaya sendiri," beber Ajeng. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, kebersamaan dalam pelaksanaan Kampung Tangguh juga akan menciptakan empati dan kesadaran sosial masyarakat dalam pelaksanaan PPKM Mikro. "Saya berharap pemkot dapat hadir langsung di tengah masyarakat, memberikan bantuan melalui OPD-nya, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi aktif warga dalam memerangi pandemi ini di tingkat RT, RW, dan kelurahan," ujar Ajeng. Selain itu, sosialisasi terkait penerapan PPKM Mikro juga harus lebih masif, lantaran beberapa ketua RT/RW masih kebingungan dengan apa yang harus dilakukan. "Masifkan lagi sosialisasinya, instruksikan kepada para camat dan lurah agar masyarakat tidak bingung meskipun kita pernah menggagas kampung tangguh," ungkap Ajeng. Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya Mahfudz mengatakan, bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemkot merupakan kebiasaan. "Itu penyakit lama, pemkot ngomong ada program tetapi tidak ada sosialisasi yang diberikan. Wajar kalau RT/RW kebingungan apa yang harus di lakukan. Itu sudah kebiasaan akut," terang Mahfudz. Mahfudz yang juga anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong pemkot segera mengumpulkan lurah dan camat untuk menyampaikan program tersebut kepada masyarakat. Sebab, menurutnya secara hirarki camat dan lurah di bawah pemkot. "Kemudian camat dan lurah ini menyosialisasikan ke RT/RW bahwa mulai hari ini pemkot mencanangkan Kampung Tangguh. Begitu apa susahnya," pungkas Mahfudz. (mg-1/fer)