Tokoh Agama Sidoarjo Tolak Aksi People Power

SIDOARJO- Pascapemilu yang kita butuhkan saat ini, adalah melebur perbedaan dan perselisihan demi keutuhan NKRI. Sebagaimana diutarakan Ketua Daerah Muhammadiyah Sidoarjo Masyhud, Kamis (16/5). Di organisasi Muhammadiyah, semua terpusat mengikuti PP Muhammadiyah. Yang mana keutuhan NKRI adalah faktor utama yang harus ditegakkan. "Keutuhan NKRI, menjadi poin paling utama, khususnya usai pelaksanaan Pemilu 2019. Ada pihak yang menang, ada yang kalah. Inilah situasi paling sulit. Perbedaan itu wajar, namun jangan terlalu berlarut-larut," pesan Masyhud. Akhir-akhir ini marak beredar isu people power, Ketua Muhammadiyah Sidoarjo ini menilai agar jangan gegabah menyikapi perkembangan politik. Jika ada yang dirasa kurang sesuai, ya mari sampaikan dengan hati yang dingin, melalui jalur hukum yang sesuai. "Jangan sampai ada aksi-aksi yang meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban Indonesia. Di Ramadan ini, alangkah baiknya kita hentikan perselisihan, perkuat persaudaraan dan berlomba meningkatkan amal ibadah kita. Inilah yang terpenting," papar dia. Tolakan terhadap maraknya ajakan people power, juga  ditanggapi dengan tegas oleh Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo KH Maskun. Menurut dia, people power kental kaitannya dengan kepentingan salah satu paslon yang tidak terima akan hasil Pemilu 2019. Melalui ajakan aksi yang bertentangan dengan koridor-koridor hukum negara. Jadi aksi ini jelas tidak konstitusi. Menurut pria yang akrab disapa Abah Maskun, yang terpenting saat ini adalah upaya-upaya rekonsiliasi yang diharapkan mampu meredam tensi politik nasional. “Saya percaya, bangsa Indonesia dan para elite bangsa itu semakin hari akan semakin mengarah pada rekonsiliasi, kerukunan dan persatuan. Di sana-sini, ada perbedaan itu sudah biasa namun terus diusahakan agar masing-masing dapat berdialog demi keutuhuan Bangsa,” jelas dia. Terkait akan adanya aksi people power menyikapi hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sidoarjo pun ikut angkat bicara. "People power jelas arahnya tidak lagi sekedar menyampaikan aspirasi yang kata mereka ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2019, akan tetapi arahnya jelas mengganggu keamanan dan keutuhan bangsa kita," ujar Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sidoarjo Riza Ali Faizin. People power menurut Riza, merupakan gerakan terstruktur yang merugikan rakyat. Stabilitas Negara kita juga terganggu. Bahkan gerakan ini kian mengarah pada upaya inkontitusional. Banyak juga beredar ajakan-ajakan ke masyarakat agar ikut serta dalam people power. Ketua Ansor Kabupaten Sidoarjo ini, menegaskan agar masyarakat jangan mudah terprovokasi berita-berita banyak beredar. "Banyak Hoax-nya daripada kebenarannya. Karena kedepankan tabayyun terlebih dahulu, karena people power itu menyalahi aturan Negara," tambahnya. Ia juga menyerukan kepada para sahabat Banser di Kabupaten Sidoarjo, untuk tunggu komando. “Mari kita tolah people power bersama-sama,” tegas dia. Menurut  Riza bahwa perdamaian, persatuan, dan kesatuan di Republik Indonesia saat ini sudah sangat baik, juga banyak dipuji negara-negara lain. Jangan hanya karena aksi yang tidak konstitusi, yakni people power citra positif negara kita tercoreng. "Sekali lagi saya tegaskan untuk menolak People power atau gerakan kedaulatan rakyat, upaya ini jelas menyalahi aturan Negara. Semoga TNI-Polri dapat mencegah sejak dini, gerakan ini jangan sampai terjadi," pungkas dia. Sedangkan menurut  Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Sidoarjo Gede Diun Arthana, Sesuai dengan ajaran kedamaian dalam agama Hindu, pihaknya prihatin dengan situasi di negeri ini gara-gara Pemilu 2019. Yang mana ada salah satu pihak yang terima dengan hasil Pemilu 2019, bahkan sampai siap menggerakkan masa besar-besaran dengan people power. Mengapa harus pakai people power, menurutnya semua dalam proses Pemilu 2019 telah berjalan jujur, adil, aman, dan damai. “Semua pihak telah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab,” kata Gede. Karenanya kalau ada yang menyatakan ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2019, silahkan melakukan koridor konstitusi. Jangan sampai ada pertentangan yang berujung anarkis. "Saya akhir-akhir ini merasakan pula jika gerakan people power ini, seakan-akan mengajak masyarakat menolak hasil Pemilu 2019," ucap dia. Karenanya, sesuai ajaran Agama Hindu, perdamaian di atas segalanya. Hindari perselisihan, dan jangan mudah perprovokasi ajakan people power. "Tetaplah bersatu untuk keutuhan NKRI," tukas dia. Begitu juga Ketua Vihara Dharma Bhakti Sidoarjo Nico Tri Sulistyo Budi, mengomentari people power ini adalah sebagai gerakan inkonstitusional. Bahkan arahnya akan mengganggu stabilitas nasional. "Karenanya saya sebagai umat Budha menolak ada people power," tegas dia. Ia menjelaskan bahwa proses demokrasi dalam Pemilu 2019 telah sesuai aturan. Juga berlangsung jurdil, aman, dan lancar. Mengapa ada beberapa pihak yang mencoba mengacaukan situasi ini. Salah satunya melalui people power. "Masyarakat Sidoarjo sudahlah, jangan ikut-ikutan di dalam people power. Kita tetap menjaga kedamaian dan persatuan Indonesia saja," pesan dia.(jok/tyo)