Perwali 33 Untungkan Pejabat, Rugikan Masyarakat

Surabaya, memorandum.co.id - Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai bahwa penerapan Perwali 33 merugikan masyarakat, tapi menguntungkan pejabat tertentu. "Secara normatif RHU ditutup tetapi faktanya masih banyak yang buka. Memang yang diuntungkan hanya pejabat tertentu," kata Arif Fathoni di ruang Komisi A, Rabu (25/11). Dirinya menilai bahwa penerapan Perwali 33 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi Surabaya saat ini. Seharusnya Pemerintah Kota Surabaya memperhatikan pemulihan ekonomi seiring dengan pemulihan kesehatan. "Penerapannya sesuai, tetapi saat angka penyebaran Covid-19 masih tinggi. Ini kan sudah mulai mereda, artinya mazhab yang harus dipakai oleh setiap pemimpin itu adalah pemulihan dalam bidang ekonomi harus seiring dengan pemulihan bidang kesehatan," terang Fathoni. Ketua DPC Partai Golkar Surabaya ini mengimbau dan mendesak revisi Perwali 33. Sebab, ribuan warga menggantungkan hidupnya di sektor pekerjaan RHU. "Kecuali kalau pemkot tidak mengabaikan melakukan perhatian dengan memberikan paket sembako secara merata dan tepat sasaran. Masalahnya pemkot tidak hadir sehingga kasihan mereka seperti waiters, tukang parkir, dan securiti," tegas Fathoni. Fathoni mengaku, bahwa dewan serius dalam mendesak pemkot untuk merevisi Perwali 33. "Tentu dalam bentuk imbauan, karena kita selalu mendapat dari pekerja," paparnya. Saat disinggung terkait adanya dugaan tebang pilih oleh aparat penegak hukum, dirinya menolak untuk berspekulasi. "Maaf, saya tidak memberikan komentar terkait hal itu," pungkas Fathoni. (mg1/nov)