GMCM Sesalkan Perusakan Banner Ajakan Pilkada Bersih 

Mojokerto, memorandum.co.id - Jelang Pilkada Kabupaten Mojokerto  2020, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Cerdas Memilih (GMCM) mengajak masyarakat untuk menciptakan pilkada bersih. Aktivis masyarakat peduli terhadap  Mojokerto tersebut  mengajak masyarakat memilih pemimpin bersih tanpa politik uang. Namun, sayangnya niat baik para pemuda tersebut dihalangi sejumlah oknum yang tidak bertangung jawab. Koordinator GMCM Wiwit Haryono mengatakan, sejumlah kegiatan yang sudah kami laksanakan disabotase oleh sekumlah oknum. Belasan banner  seruan moral ajakan untuk memilih pemimpin bersih dirusak pada Senin (16/11/2020) malam. Aksi vandalisme oknum tidak bertanggung jawab tersebut dilakukan serentak di wilayah Kecamatan Jatirejo, Gondang, Dlanggu, Jatorejo, dan Pacet. Aksi ini sempat direkam oleh sejumlah warga setempat. Namun mereka tak kuasa melawan karena perusakan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam. Tak hanya merusak, sejumlah aktivis menjadi korban intimidasi dari oknum masyarakat yang diduga bagian dari tim pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) bupati. Sekadar diketahui, banner-banner tersebut bertulis "Anda menerima politik uang maka masa depan Anda tergadaikan,  Akankah nasib rakyat harus ditukar dengan segenggam beras dan selembar uang,  rakyat adalah urusan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, bukan melulu urusan pasir, batu, gragal dan aspal untuk jalanan, memberi ruang pada pemimpin korup = melanggengkan keserakahan dan kerakusan. Ia mengaku heran dengan aksi ini. Padahal ajakan memilih pemimpin bersih ini sifatnya netral dan tidak menyudutkan salah satu paslon. "GMCM secara kelembagaan terbukti netral dan tidak mengarahkan ke salah satu paslon. Dengan dasar hukum yang dilindungi UUD 1945, UU nomor 9 Tahun 1998 dan peraturan Kapolri Nonor 7 tahun 2012 tentang kebebasan  menyampaikan pendapat di muka umum. "Banner kami berisi imbauan agar memilih pemimpin yang baik, yang tidak ada catatan hukum.  Terus terang kami prihatin dengan tiga kali pemimpin Mojokerto semuanya berakhir di penjara, " tandasnya. Ia menambahkan, pihaknya merasa malu dengan track record pemimpinnya. "Karenanya kami memberikan pemaparan dan pemahaman agar masyarakat sadar dalam memilih pemimpin. Ini adalah gerakan moral dan legal," urainya. Katanya, bagi mereka yang menghalangi gerakan ini maka ada hukuman menanti yakni pidana satu tahun. Untuk menjaga tidak adanya money politic dalam pilkada, GMCM akan berkoordinasi dengan Bawaslu. Tujuannya untuk memastikan pilkada serentak 9 Desember berjalan tanpa politik uang.  (war/fer)