Krusial, DPRD Surabaya Minta Pemkot Pulihkan Perekonomian

Surabaya, memorandum.co.id - Melihat kondisi ekonomi yang dihadapkan dengan himpitan pandemi Covid-19, membuatnya terjebak dalam masa paling krusial. DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot Surabayamembentuk Badan Pemulihan Perekonomian. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A Hermas Thony meminta Pemkot Surabaya membentuk Dewan Pemulihan Ekonomi Kota Surabaya. Pemkot Surabaya bisa memilih atau menunjuk dari beberapa pihak yang bersikap independen untuk pembentukan Dewan Pemulihan Ekonomi Kota Surabaya. Sehingga, ekonomi tidak sampai terpuruk bahkan bisa membaik kembali tanpa harus menunggu waktu yang lama. “Kalau mampu membentuknya dalam kurun waktu tertentu dengan target yang jelas. Bagaimana merumuskan ekonomi masyarakat terselamatkan, bagaimana melakukan pemulihan ekonomi menuju normalisasi ekonomi. Dari langkah langkah itu mereka dapat membedah apa yang akan dilakukan," jelas Penasihat Fraksi Gerindra Kota Surabaya, Senin (2/11/2020). Thony berharap, Badan Pemulihan Ekonomi bisa mendapati data yang akurat terkait situasi ekonomi Kota Surabaya ter-update serta memilah ekonomi kalangan bawah, menengah dan atas. Menurutnya tiga lapisan ini sama-sama terkena dampak pandemi Covid-19. "Bukan berarti tidak perhatian kepada ekonomi atas tetapi perlunya memprioritaskan kepada ekonomi bawah lebih dahulu karena satu dengan yang lainnya berbeda treatment atau formula. Terhadap mereka diberikan stimulus atau bantuan seperti apa, ini harus kita pikirkan baru kemudian melangkah pada tahapan tahapan selanjutnya," tuturnya. Sebelumnya, Thony telah melaksanakan reses Tahun Sidang ke-2 Masa Sidang Pertama di daerah pemilihan (Dapil) 3. Menurutnya perekonomian masyarakat mulai jatuh akibat pandemi ini, sehingga menciptakan situasi yang krusial bagi ekonomi Surabaya. "Reses yang kami laksanakan telah menemukan beberapa persoalan yang sangat krusial, yaitu perekonomian masyarakat yang mulai jatuh. Seperti para pedagang di mana pendapatannya menurun tetapi kebutuhan hidup tetap bahkan meningkat. Ini butuh penanganan cepat dari pemkot, " ujarnya. Thony menjelaskan, temuan reses akan diolah melalui mekanisme kedewanan. Pihaknya akan merumuskan pokok pikiran dan masuk kedalam sidang paripurna sebelum disampaikan kepada Pemkot Surabaya. "Namun baru bisa dimasukkan dalam program pembangunan di tahun 2022 atau minimal PAK tahun 2021," jelasnya. Di samping itu, melihat waktu penemuan persoalan tersebut bertepatan dengan tahap penyusunan APBD tahun 2021, maka Thony mendorong Pemkot Surabaya untuk betul-betul melaksanakan pemulihan ekonomi. "Soal payung hukum, bisa berlindung kepada pemerintah pusat tentang pemulihan ekonomi nasional sehingga yang ada dibawah bisa melakukan dengan kreatif, inovatif, progresif, dan target yang terukur," pungkasnya. (mg1/fer)