Begini Program MA-Ju Berdayakan Eks Dolly

Surabaya, memorandum.co.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim menggelar Diskusi Suroboyoan dengan tema 'Nasib Eks Lokalisasi Pasca Kepemimpinan Bu Risma' yang disiarkan secara live streaming melalui zoom, Rabu (7/10/2020). Diskusi Suroboyoan kali ini menghadirkan empat narasumber, Calon Walikota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi yang diwakili Armudji, Calon Walikota Surabaya nomor urut 2 Machfud Arifin, Kiai Lokalisasi Surabaya KH Khoiron Syu'aib, dan Peneliti Lokalisasi Surabaya H Sunarto. MUI mengangkat kondisi di mana lokalisasi yang sejak beberapa tahun lalu ditutup oleh Pemkot Surabaya masih meninggalkan sejumlah permasalahan. Terutama problem ekonomi warga terdampak masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Machfud Arifin yang mendapat undian narasumber pertama, mengapresiasi penutupan lokalisasi di Surabaya. Pemerintah dianggap berhasil menutup lokalisasi. Hanya saja, penutupan prostitusi di Surabaya belum 100 persen tuntas. Ini yang perlu mendapatkan perhatian serius menurutnya. "Prinsipnya saya sangat mengapresiasi kepada Pemkot Surabaya. Cuma siapa yang bisa menjamin prostitusi sudah benar-benar ngak ada. Lokalisasi memang sudah ditutup, tapi prostitusi terselubung masih ada. Banyak dari mereka yang pakai online," ujar Cak Machfud sapaan akrabnya. Mantan Kapolda Jatim ini mengungkapkan, terdapat dampak sosial dan ekonomi dari penutupan lokalisasi itu yang sampai sekarang belum diatasi dengan baik oleh pemkot, terutama dampak ekonomi. Ada banyak warga yang selama itu menikmati ekonomi dari mobilitas lokalisasi, sejak ditutup kehilangan pendapatan. "Itulah yang harus dicarikan jalan keluar oleh pemkot. Mereka yang ber-KTP Surabaya dan orang luar daerah yang tinggal di situ perlu kita latih," ucap Cak Machfud. Cak Machfud menyebutkan, pemberdayaan ekonomi terdampak harus berkelanjutan. Tidak hanya diberi pelatihan, tetapi juga diberi akses permodalan dan pemasaran agar UMKM dapat terus berjalan. Dengan program ini, maka pembinaan warga terdampak bisa tuntas. "Habis pelatihan, kalau mau kerja apa, ditunggu laporannya ke saya mau kerja apa, jadi tidak hanya konsep, tapi juga eksekusi," pungkas Cak Machfud. Para pemudanya, imbuh Machfud, juga harus diberi aktivitas yang bisa produktif untuk dirinya dan keluarganya. Hal itu penting agar semua masalah-masalah pasca penutupan bisa terselesaikan dengan baik. Termasuk jika masih ada aktivitas remang-remang di eks lokalisasi, maka perlu ada penindakan tegas. "Satpol PP nanti itu bukan hanya yang pakai seragam, mereka bisa ngak pakai seragam untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan, baru ditertibkan, agar tidak salah sasaran. Pokoknya kalau masih ada yang buka kita segel, itu intinya," jelasnya. Cak Machfud juga mengungkapkan, di eks lokalisasi ada 14 aset Pemkot Surabaya yang bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pembinaan warga terdampak. Jika perhatian dari Pemkot Surabaya tidak berkelanjutan, maka bisa jadi muncul lagi aktifitas prostitusi di eks lokalisasi. "Dan juga perlu ada regulasi perda hiburan malam, tidak boleh ada lokalisasi dekat perkampungan," tegas Cak Machfud. (mg1/day/fer)