Demokrat Jatim Rangkul 8 Fraksi Kawal Kepentingan Buruh via Mahkamah Konstitusi

Rabu 07-10-2020,09:43 WIB
Reporter : Aziz Manna Memorandum
Editor : Aziz Manna Memorandum

Surabaya, Memorandum.co.id - Fraksi Demokrat memastikan merangkul 8 fraksi di DPRD Jatim untuk mengawal kepentingan buruh Jawa Timur yang dirugikan setelah pengesahan UU Omnibus Law. Penegasan ini disampaikan Hartoyo, anggota Fraksi Demokrat, Rabu (7/10/2020). "Kami akan berkomunikasi dengan semua fraksi di dewan Jatim. Upaya ini untuk bersama-sama mengawal kepentingan jutaan pekerja di Jawa Timur yang terimbas keputusan UU Omnibus Law," tegas Hartoyo. Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini yakin, dirinya didukung 119 anggota dewan Jatm. Karena upaya mengawal pekerja Jatim adalah kepentingan keamanan, kenyamanan warga Jawa Timur. Dirinya meyakini, gelombang aksi buruh di Jatim akan terus terjadi pascapenetapan undang-undang yang disahkan DPR RI, Senin (6/10/2020) kemarin. Karena keputusan Undang-undang Omnibus Law kurang tepat untuk kepentingan pekerja. Dirinya menyampaikan, mengubah keputusan undang-undang melalui peraturan pemerintah (perpu) dipastikan berat. "Tinggal upaya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu kami Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur memastikan berdiri di belakang pekerja untuk membantu buruh Jawa Timur," tegas dia. Hartoyo yang lawyer ini menjelaskan, gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Undang-undang Omnibus Law apakah membela kepentingan rakyat atau undang-undang tersebut malah menyengsarakan rakyat. "Upaya lain melawan keputusan itu adalah melalui Mahkamah Konstitusi," tegas Suhartoyo. Harusnya, pemerintah lebih berkonsentrasi menghadapi pandemi Covid-19. Karena dampaknya sangat jelas. Bukan saja kesehatan dan sosial, namun dampak ekonomi juga mulai mengganggu masyarakat. "Dampak Covid-19 kini melihat ekonomi termasuk kaum buruh ikut tergerus bencana sosial ini. Namun di tengah itu, pemerintah melalui DPR RI mengesahkan undang-undang Omnibus Law," katanya heran. Politisi Indrapura ini menyampaikan sikapnya untuk ikut mengawal protesnya kaum pekerja ke pemerintah pusat. "Kami akan mengawal sampai tuntas," kata Hartoyo. (day)

Tags :
Kategori :

Terkait