Surabaya, Memorandum.co.id - Nasib eks Hi Tech Mall terombang-ambing. Ini setelah bangunan tersebut jatuh ke tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya karena tidak ada pengelolahan yang jelas bahkan terksan menelantarankan. Sehingga sejak ditinggal PT Sasana Boga selaku pihak ketiga, para pedagang mengeluhkan minimnya fasilitas.
Eks Hi-Tech Mall terkenal sebagai pusat perdagangan barang informatika dan teknologi di Surabaya, namun kondisi sekarang terlihat memprihatikan. Dinding bangunan sudah kusam, cat dinding banyak yang mengelupas.
Pedagang elektronik Ayu Dia Nastiti mengatakan, dua tahun ini penurunan drastis terjadi. Salah satu penyebannya adalah kurang uluran tangan pemkot untuk menjadikan pusat elektronik ini berkembang. Bahkan terkesan dibiarkan hidup sendiri pedagang. Alhasil banyak pedagang yang gulung tikar, bahkan pindah ke tempat lain.
"Di sini fasilitas minim, eskalator mati, alat transaksi uang tidak ada. Mirisnya toilet di sini terkadang airnya tidak mengalir," ujar Ayu.
Namun, para pedagang diwajibkan membayar uang sewa sesuai ketentuan Pemerintah Kota Surabaya. "Saya siap membayar sewa. Namun seharusnya harga sewa juga harus lebih murah dari pemilik sebelumnya karena fasilitas minim," cakap Ayu.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A Hermas Thony usai melakukan sidak menjelaskan Hi-Tech Mall yang dulu spirit-nya dibangun dengan sistem BOT (Build Operate Transfer). Itu dengan maksud supaya pemerintah kota memiliki fasilitas gedung yang kemudian cukup representatif, dan setelah masa BOT selesai itu bisa daya gunakan untuk mendukung kegiatan penerintah dalam proses pembangunan di berbagai bidang.
Politisi Partai Gerindra ini mengusulkan supaya segera ada pengelola baru. "Kalau menurut saya BUMD. Kalau kemudian diberikan pada investor, itu menunjukkan bahwa pemkot tidak kreatif," kata Thony, Jumat (25/9).
Dengan konsep reinventing government maka lembaga sektor pemerintah yang berkebiasaan entrepreneural, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada namun menggunakannya dengan cara yang baru guna mencapai efisiensi dan efektifitas.
"Mewirausahakan birokrasi. Kalau ini dijadikan BUMD, ini akan jadi satu ada sosial bisnisnya kuat. Secara bisnis mereka akan dimasuki vendor-vendor kuat. Itu dijadikan basis penguatan PAD," ungkapnya.
Sedangkan dari sisi sosial, sambung Thony, menjadi ruang pemerintah untuk membantu masyarakat yang memiliki kemampuan yang memang harus dibangkitkan.(alf)