Kapolres Pasuruan Bahas Hukum Adat hingga Kemacetan Bromo Bersama Warga Tosari
Kapolres Pasuruan AKBP Irawan berdialog dengan tokoh adat Tosari dan warga membahas persiapan Nataru.--
PASURUAN, MEMORANDUM.CO.ID - Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono berdialog dengan tokoh adat dan masyarakat di Pura Dhang Kahyangan Kerti Jaya Bhuana, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Minggu 22 November 2026, untuk membahas berbagai persoalan hukum, keamanan, dan pariwisata.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan, mulai penerapan hukum adat, penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur, pernikahan dini, dugaan intimidasi terhadap kepala desa, hingga kemacetan dan penutupan jalur di kawasan wisata Gunung Bromo.
Menanggapi penerapan hukum adat, Irawan menyatakan penyelesaian masalah melalui mekanisme adat pada prinsipnya diperbolehkan. Namun, apabila terdapat sanksi berupa denda, penerapannya harus berdasarkan kesepakatan bersama.
BACA JUGA: Karhutla Kembali Melanda TNBTS Tosari Pasuruan, Api Merembet ke Bukit Kingkong
"Apabila ada pemberian sanksi berupa denda, harus berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan tersebut juga perlu ditembuskan kepada Kapolsek Tosari sebagai langkah antisipasi agar permasalahan tidak berkembang lebih luas," kata AKBP Irawan.
Persoalan lain yang disampaikan masyarakat adalah penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Perwakilan warga meminta kepolisian mengadakan sosialisasi kepada pelajar agar lebih memahami aturan dan keselamatan berlalu lintas.
Kapolres menjelaskan, batas usia minimal untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 tahun. Dia juga meminta orang tua meningkatkan pengawasan agar anak tidak mengendarai kendaraan sebelum memenuhi persyaratan.

Mini kidi--
Masyarakat turut mengusulkan kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) dan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) di Kecamatan Tosari. Kapolres menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut akan diupayakan.
Sementara itu, Ketua MWCNU Tosari Abdul Basir meminta dukungan pembinaan terhadap generasi muda untuk mengantisipasi pernikahan dini. Menanggapi hal tersebut, Kapolres mengajak tokoh agama mengambil peran melalui pembinaan moral, budi pekerti, dan nilai-nilai sosial kepada para pemuda.
Persoalan dugaan intimidasi oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap kepala desa juga mencuat dalam dialog tersebut.
BACA JUGA:Hujan Deras Picu Longsor di Tosari Pasuruan, Truk Terjun 50 Meter dan Akses Jalan Lumpuh
Kepala Desa Sedaeng Abdul Hadi menyampaikan adanya dugaan tindakan mencari-cari kesalahan dan intimidasi terhadap kepala desa, khususnya berkaitan dengan persoalan tindak pidana korupsi.
Kapolres meminta para kepala desa segera melaporkan tindakan intimidasi atau perbuatan yang merugikan kepada Kapolsek maupun anggota Polsek Tosari agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Sumber:








