Padahal, sejumlah kabupaten/kota mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen sepanjang 2025.
Di antaranya Kabupaten Pacitan sebesar 6,35 persen, Kabupaten Malang 5,92 persen, Tulungagung 5,75 persen, Banyuwangi 5,65 persen, Kabupaten Pasuruan 5,66 persen, dan Sidoarjo 5,63 persen.
Sementara itu, Tuban mencatat pertumbuhan 4,23 persen, Bangkalan 4,53 persen, dan Gresik 4,91 persen.
"Pertumbuhan ekonomi jangan hanya menjadi angka statistik atau kebanggaan pemerintah daerah. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan," tandasnya.
BACA JUGA:DPRD Jatim Dorong Restrukturisasi Kinerja PT PJU
Menurut Bendahara DPD PDIP Jatim ini, pemerintah perlu memastikan formula penyesuaian upah tidak hanya memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Selain persoalan daya beli, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim juga menyoroti kesenjangan besaran UMK antardaerah yang masih cukup tinggi.
BACA JUGA:Ratusan Buruh Demo di Depan Kantor Gubernur Jatim Tuntut UMK 2027 Naik
Renny menyebut karakteristik ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur memang berbeda.
Kawasan industri seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto memiliki struktur ekonomi serta aktivitas industri yang berbeda dibandingkan daerah yang lebih banyak mengandalkan sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro.
Namun, perbedaan karakteristik ekonomi tersebut jangan sampai membuat kesenjangan kesejahteraan pekerja semakin melebar.
Sebagai gambaran, UMK 2026 Kota Surabaya mencapai Rp 5.288.796, sedangkan Kabupaten Situbondo hanya Rp 2.483.962.
Terdapat selisih sekitar Rp 2,8 juta antara kedua daerah tersebut.
BACA JUGA:Mahasiswa dan Buruh Demo Hari Tani di Depan DPR RI, Tutut Tuntaskan Konflik Agraria
"Disparitas UMK ini harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan upah 2027. Kita memahami setiap daerah memiliki kemampuan ekonomi dan struktur industri berbeda, tetapi jangan sampai pekerja di daerah tertentu terus tertinggal dalam hal kesejahteraan," ungkapnya.
Ia menegaskan, kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.