Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026

Minggu 22-11-2026,19:32 WIB
Reporter : Lailatul Nur Aini
Editor : Endradi

 
 

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga Oktober 2026, seiring meningkatnya transaksi melalui platform elektronik, aset kripto, layanan pinjaman daring, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital.

Besarnya penerimaan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat semakin bergeser ke ruang digital. Berbagai transaksi berbasis teknologi kini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perubahan pola transaksi masyarakat menuntut otoritas pajak untuk terus beradaptasi. Penguatan administrasi dan pengawasan diperlukan agar pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

BACA JUGA:DJP Jatim I Beri Kesempatan Penghapusan Sanksi Pajak hingga Juni 2027

"Perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. Untuk merespons perkembangan tersebut, DJP terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital," ujar Bimo, dikutip Memorandum, Minggu 22 November 2026.

Dari total penerimaan Rp60,1 triliun, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) yang mencapai Rp46,36 triliun.

Sementara itu, pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) menyumbang Rp6,02 triliun. Berikutnya, penerimaan pajak teknologi finansial (fintech) mencapai Rp5,5 triliun dan pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.


Mini kidi--

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha sebagai pemungut pajak hingga akhir Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN.

Jika dilihat sejak 2020, kontribusi sektor ini terus menunjukkan tren peningkatan. Penerimaan yang semula Rp731,4 miliar pada 2020 meningkat menjadi Rp3,9 triliun pada 2021. Selanjutnya, terkumpul Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp10,32 triliun pada 2025.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, setoran PPN PMSE telah mencapai Rp10,69 triliun.

BACA JUGA:DJP Jatim I Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas lewat Sertifikasi Halal dan Kepatuhan Pajak

Sementara itu, penerimaan dari sektor aset kripto mencapai Rp2,23 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.

Adapun penerimaan pajak fintech mencapai Rp5,5 triliun. Kontribusinya berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.

Dari aktivitas belanja pemerintah melalui sistem pengadaan elektronik, penerimaan Pajak SIPP mencapai Rp6,02 triliun. Angka tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun.

Kategori :