JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Penerapan geotagging dalam program Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang sempat menjadi kendala bagi sebagian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kini mulai dirasakan manfaatnya. Mekanisme pengecekan langsung ke lapangan tersebut dinilai membantu memastikan kesesuaian data sertipikat dengan kondisi fisik bidang tanah.
Pada awal penerapannya, kewajiban mengambil geotagging dengan mendatangi lokasi tanah secara langsung sempat membuat sejumlah PPAT harus beradaptasi. Sebab, sebelumnya pengecekan lapangan umumnya hanya dilakukan terhadap bidang tanah yang terindikasi tumpang tindih atau overlap.
"Di awal implementasi memang kaget ya. Kalau sebelumnya kita gak semua proses peralihannya ke lapangan, biasanya untuk tanah yang overlap aja. Jadi waktu awal-awal (diterapkan, red) iya kaget, pengecekan harus ke lapangan dulu," ungkap Herlina, staf PPAT di Lampung yang tengah mengurus berkas di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung.
BACA JUGA:ATR/BPN Perluas PERINTIS 10 Hari, Kini Berlaku di 131 Kantah
Namun, seiring berjalannya waktu, Herlina mulai terbiasa dengan mekanisme tersebut. Ia menilai pengecekan langsung justru memberikan pemahaman lebih baik mengenai kondisi fisik dan titik lokasi bidang tanah yang sedang diproses.
"Menurut saya lebih banyak positifnya (penerapan geotagging, red) ini," tuturnya.
Pengalaman serupa disampaikan Eka Chandre (34), PPAT di Kota Bandar Lampung. Ia mengaku sempat merasa kesulitan ketika harus mendatangi langsung lokasi tanah untuk melakukan geotagging.
"Di awal memang sempat merasa agak ribet, tapi setelah dipelajari, kita pahami sistemnya, alhamdulillah saya ngerasa ga ada kendala ya setelah kita tahu prosedurnya, tata caranya begitu," ujarnya.
Mini kidi--
Kini, Eka justru melihat geotagging sebagai langkah penting untuk memastikan kesesuaian antara kondisi fisik bidang tanah di lapangan dengan data dalam sertipikat. Mekanisme tersebut juga dinilai dapat menekan risiko tumpang tindih maupun ketidaksesuaian data pertanahan.
"Makin ke sini saya merasa manfaatnya sangat-sangat kelihatan," pungkasnya.
Sebagai informasi, PPAT wajib melakukan pengecekan sertipikat melalui Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah tempat bidang tanah berada. Pengecekan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian data sertipikat yang menjadi objek peralihan hak dengan data dalam pangkalan data Kementerian ATR/BPN.
BACA JUGA:PERINTIS 10 Hari Diperluas ke 95 Kantah, Layanan Peralihan Hak Makin Cepat
Melalui program PERINTIS 10 Hari, Kementerian ATR/BPN menargetkan percepatan proses peralihan hak atas tanah agar selesai dalam waktu maksimal 10 hari.
Target tersebut mencakup proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah daerah yang mengelola pendapatan daerah maksimal tiga hari, proses di PPAT maksimal dua hari, serta penyelesaian di Kantor Pertanahan maksimal lima hari.