ATR/BPN Apresiasi 132 Pemda Beri Keringanan hingga Pembebasan BPHTB

Rabu 18-11-2026,16:39 WIB
Reporter : Firman Imansyah
Editor : Endradi

 
 

JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengapresiasi dukungan 132 pemerintah kabupaten/kota di 26 provinsi yang memberikan kebijakan pengurangan hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mempermudah masyarakat mendaftarkan tanah untuk pertama kali.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi mengatakan, dukungan pemerintah daerah (pemda) tersebut turut mendorong percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar.

"Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya," ujar Uunk Din Parunggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat 13 November 2026.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Minta 152 Pejabat Utamakan Pelayanan Masyarakat

Ia merinci, dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 daerah menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 daerah lainnya memberikan pengurangan.

"Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan pemda untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah," tambahnya.

BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

BACA JUGA:ATR/BPN Dorong Pembenahan Sistem Pertanahan, 100 Kasus Mafia Tanah Sukses Dituntaskan Sepanjang 2026

Pembayarannya dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Menurut Uunk, kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB mencerminkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan kemudahan pelayanan pertanahan.

Selain meringankan biaya masyarakat, langkah tersebut juga mendukung percepatan pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.


Mini kidi--

Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya.

"Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya," pungkasnya.

Kategori :