MOJOKERTO, MEMORANDUM.CO.ID - Menghadapi potensi bencana, kesiapan pemerintah saja tidak cukup. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan risiko sekaligus melindungi keselamatan warga.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi atau Cak Sandi saat membuka Apel Kesiapsiagaan Bencana dalam rangka Edukasi Kebencanaan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mojokerto, Rabu 18 November 2026.
Menurut Cak Sandi, meski bencana tidak selalu bisa dicegah, risiko dan dampaknya dapat ditekan melalui perencanaan matang, kesiapan personel, serta koordinasi lintas sektor.
BACA JUGA:Cak Sandi Lepas Bantuan Gempa NTT dari Pemkot Mojokerto, Donasi Warga Capai Rp146,19 Juta
“Bencana memang tidak selalu dapat kita cegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi, dampaknya dapat kita tekan, dan keselamatan masyarakat dapat kita persiapkan. Di sinilah tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Mini kidi--
Ia menekankan, penanggulangan bencana bukan semata-mata tugas BPBD. Dibutuhkan kolaborasi antara TNI, Polri, perangkat daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
BACA JUGA:Cegah Pencemaran Air Tanah, Pemkot Mojokerto Bantu 62 KK Bangun Septik Tank
Cak Sandi menyebut tiga aspek penting dalam membangun ketangguhan daerah, yakni kesiapsiagaan sebagai ukuran kapasitas pemerintahan, pengurangan risiko sebagai bagian dari kualitas pembangunan, serta ketangguhan masyarakat sebagai kekuatan utama menghadapi bencana.
“Kesiapan yang sesungguhnya terlihat ketika setiap unsur memahami tanggung jawabnya, mengetahui jalur koordinasinya, dan mampu mengambil tindakan secara cepat serta tepat,” ujarnya.
Memasuki musim penghujan, Cak Sandi juga mengingatkan sejumlah potensi ancaman yang perlu diantisipasi, mulai banjir, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga gangguan infrastruktur.
BACA JUGA:Semarak HUT ke-81 RI, Pemkot Mojokerto Gelar Lomba Tradisional Antar-OPD
Karena itu, aspek keselamatan dan pengurangan risiko bencana harus menjadi pertimbangan dalam setiap perencanaan pembangunan. Pengelolaan drainase, ruang resapan air, sungai, saluran, sampah hingga lingkungan permukiman dinilai saling berkaitan dalam mengurangi kerentanan kota.
Ia berharap apel dan edukasi kebencanaan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum evaluasi sekaligus memperkuat kemampuan seluruh unsur dalam menghadapi kondisi darurat.
“Ukuran kesiapsiagaan kita bukan terletak pada seberapa banyak personel dan peralatan yang kita miliki, melainkan pada seberapa cepat kita mampu bergerak, seberapa baik kita bekerja bersama, dan seberapa banyak warga yang mampu kita lindungi,” tandasnya.