Sebelumnya, Mahfud MD juga pernah menjabat Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pengalaman tersebut menjadikannya dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus tokoh yang memiliki pemahaman luas terhadap persoalan ketatanegaraan, keamanan, dan keadilan.
IKAPETE menilai Mahfud MD dapat menjadi penyeimbang dalam pemerintahan melalui kekuatan hukum, integritas, dan pengalaman kepemimpinan di lembaga negara.
BACA JUGA:Gibran Mundur, Polemik Berakhir: DPP GMPK Tegaskan Mekanisme Pengisian Wapres dan HMP DPR
Yenny Wahid: Representasi Perempuan
Yenny Wahid diusulkan sebagai representasi keterwakilan perempuan dalam peta kandidasi wakil presiden. Putri mendiang Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini dikenal sebagai aktivis, mantan jurnalis, dan pengelola Wahid Institute.
Ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal PKB dan kini memimpin Wahid Foundation. Pada Juni 2026, Yenny Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), memperkuat posisinya sebagai tokoh perempuan nasional.
Kiprah Yenny dalam pemberdayaan perempuan, perdamaian, pluralisme, dan toleransi dinilai dapat melengkapi wajah pemerintahan yang lebih inklusif. Bagi IKAPETE, kehadirannya dianggap penting untuk memastikan suara dan kepentingan perempuan terwakili dalam agenda pembangunan nasional.
Menuju Indonesia Emas 2045
KH Roisudin Bakri menegaskan, bahwa usulan tiga nama tersebut bukan sekadar soal pencarian figur pendamping Prabowo Subianto. Tujuan utamanya adalah memastikan wakil presiden mampu menjadi mitra strategis dalam mempercepat Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki kedalaman nilai keagamaan, pengalaman negara, dan kepekaan terhadap persoalan sosial. Pesantren dipandang memiliki tradisi panjang dalam mencetak pemimpin yang berintegritas, membumi, dan berpihak pada masyarakat.
“Wakil presiden dari pesantren diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan pelengkap. Ia perlu menghadirkan nilai kebangsaan, keadilan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dengan tiga nama tersebut, IKAPETE Jatim menegaskan bahwa pesantren tetap menjadi salah satu sumber kepemimpinan nasional. Usulan ini sekaligus menjadi ajakan agar proses politik tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada kepentingan bangsa dan masa depan Indonesia. (lis)