SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE) Jawa Timur mengusulkan tiga nama dari kalangan pesantren untuk menjadi calon wakil presiden (wapres) mendampingi Prabowo Subianto.
Ketiga tokoh tersebut adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, dan aktivis perempuan Yenny Wahid.
BACA JUGA:Prabowo Panggil Ketum Parpol ke Istana Bogor, Bahas Pengganti Gibran
Mini kidi--
Ketua Pengurus Wilayah IKAPETE Jatim, KH Roisudin Bakri, menyampaikan bahwa usulan itu lahir dari keyakinan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional.
Menurutnya, wakil presiden dari lingkungan pesantren diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan pelengkap kepemimpinan Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kami memetakan tiga figur yang masing-masing memiliki kekuatan berbeda. Muhaimin Iskandar mewakili jalur politik, Mahfud MD merupakan figur profesional, dan Yenny Wahid hadir sebagai representasi keterwakilan perempuan,” ujar KH Roisudin Bakri, Sabtu 14 November 2026.
BACA JUGA:Gibran Mundur, DPD RI Siap Dukung Siapa Pun Wapres Pilihan Prabowo
Muhaimin: Kekuatan Politik
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dinilai memiliki modal politik yang kuat sebagai Ketua Umum PKB. Ia juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Rekam jejak Cak Imin mencakup pengalaman sebagai Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua MPR, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Latar belakangnya dari keluarga pesantren dan keterkaitannya dengan Jombang dianggap memperkuat relevansinya dengan pesantren.
Bagi IKAPETE Jatim, Muhaimin dipandang mampu membawa dukungan partai, basis massa, serta pengalaman politik nasional ke dalam peta koalisi Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Mas Gibran dan Cinta yang Patah
Mahfud MD: Figur Profesional
Mahfud MD diajukan sebagai figur profesional dengan rekam jejak yang melintasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.