KALIMANTAN SELATAN, MEMORANDUM.CO.ID – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi dua kecelakaan helikopter saat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia secara menyeluruh, Minggu 8 November 2026.
Nurul menyebut dua kecelakaan helikopter dalam waktu berdekatan menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman karhutla.
BACA JUGA:Musisi dan Kreator Konten Oliver Tree Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Helikopter di Brasil
"Dua kecelakaan helikopter dalam waktu berdekatan menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman karhutla," kata Nurul kepada Kompas.com.
Evaluasi tersebut harus mencakup keselamatan personel, kelayakan helikopter, pemeliharaan mesin, kesiapan peralatan, serta prosedur operasional.
Ia menekankan keselamatan awak harus menjadi prioritas agar misi kemanusiaan tidak justru menimbulkan korban jiwa.
Selain evaluasi, Nurul meminta pihak terkait menginvestigasi penyebab kecelakaan secara transparan.
BACA JUGA:Karhutla Jatim Meluas hingga 11.449 Hektare, BNPB Tambah Water Bombing dan OMC
Menurutnya, TNI dan instansi terkait harus melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kedua kecelakaan.
"Pemeriksaan perlu mencakup kondisi teknis pesawat, beban angkut, kemampuan awak, faktor cuaca, hingga jarak pandang. Jangan berspekulasi sebelum hasil investigasi resmi diumumkan," tekannya.
Nurul juga mengingatkan agar personel tidak memaksakan operasi dalam kondisi cuaca berbahaya.
BACA JUGA:Heli Super Puma H225 Jatuh saat Misi Karhutla di Kalsel
Ia menyebut operasi pengeboman air atau water bombing memiliki risiko tinggi karena helikopter harus terbang rendah dan bermanuver di sekitar sumber air maupun titik kebakaran.
Jika asap tebal, jarak pandang terbatas, atau kondisi cuaca tidak memenuhi standar keselamatan, penerbangan harus ditunda atau dialihkan.
"Target pemadaman tidak boleh mengalahkan keselamatan awak," tegasnya.