MALANG, MEMORANDUM.CO.ID - Perum Bulog memperketat pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) untuk mencegah penyalahgunaan oleh mitra penyalur.
Langkah tegas tersebut diambil menyikapi dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga integritas penugasan pemerintah, Bulog melakukan penertiban, memperkuat pengawasan, serta mengevaluasi mekanisme distribusi SPHP. Upaya ini dilakukan untuk memastikan program stabilisasi pangan memberikan manfaat kepada masyarakat.
BACA JUGA:Beras SPHP Segera Ganti Wajah Jadi Beras Kita, Bulog Jatim Tunggu Kemasan Baru
Penguatan pengawasan diwujudkan melalui evaluasi internal terhadap pelaksanaan distribusi beras SPHP, khususnya pada jalur penyaluran yang berpotensi mengalami penyimpangan. Pembenahan tata kelola juga mengedepankan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
"Penguatan pengawasan merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga kepercayaan publik. Kami memastikan penyaluran beras SPHP berjalan tertib dan tepat sasaran, sekaligus mendorong mitra penyalur mematuhi ketentuan agar beras diterima masyarakat sesuai tujuan pemerintah," terang Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Malang M. Nurjuliansyah Rachman, Jumat 30 Oktober 2026.
Mini kidi--
Pria yang akrab disapa Anung itu menegaskan, penguatan pengawasan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengendalian distribusi. Selain itu, Bulog membentuk Satgas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Pembentukan satgas tersebut merupakan komitmen perusahaan dalam membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemantauan jalur distribusi dapat diperkuat sehingga potensi penyalahgunaan bisa dicegah sejak dini.
BACA JUGA:Tanpa Impor Beras, Bulog Klaim Stok Pangan Nasional Aman hingga Juli 2027
Pengawasan juga diarahkan pada jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK). Salah satu saluran distribusi tersebut menjadi perhatian, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan harga jual.
Evaluasi secara berjenjang akan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib dan meminimalkan risiko penyimpangan.