BACA JUGA:GMPK Dorong Pemerintah Tuntaskan Proyek Strategis, dan Beri Perhatian Serius pada Pesantren!
Dalam kapasitasnya sebagai Presiden IAMI, Nasaruddin Umar memiliki ruang memperluas kontribusi Indonesia dalam diplomasi keagamaan global. Masjid tidak semestinya hanya dipahami sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan solidaritas sosial. Para imam masjid dapat berperan sebagai penuntun moral, mediator sosial, serta penggerak kemanusiaan. Tantangannya adalah memastikan gagasan tersebut memiliki policy impact, sehingga moderasi beragama menghasilkan kerja sama konkret bagi perdamaian.
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan kaum intelektual, tokoh berpengaruh, maupun forum diskusi. Persoalan mendasarnya adalah kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan, antara retorika dan realitas, serta antara komitmen dan pelaksanaan kebijakan. Kita membutuhkan keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran, termasuk ketika berhadapan dengan kepentingan dan tekanan kekuasaan. Kritik tidak semestinya dipandang sebagai permusuhan, melainkan mekanisme koreksi agar penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, merawat bangsa bukan monopoli pemerintah, partai politik, tokoh agama, ataupun kelompok intelektual, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Dari meja kopi Menteri Agama, saya menangkap pesan kebangsaan yang sederhana, tetapi mendasar: Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang perjumpaan dan lebih sedikit sekat permusuhan. Kita membutuhkan pemimpin yang bersedia mendengar, tokoh agama yang menghadirkan kesejukan, serta kaum intelektual yang memiliki keberanian moral. Sebab, kebesaran bangsa tidak diukur dari kemampuannya menghapus perbedaan, melainkan dari kedewasaannya mengelola perbedaan menjadi kekuatan persatuan. (*)