BACA JUGA:KPK Sita Uang Ratusan Juta saat OTT Bupati Boltara Sirajudin Lasena
Berdasarkan daftar OTT KPK selama periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2026, sejumlah kepala daerah masuk dalam operasi tersebut.
Di antaranya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada November 2024, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis pada Agustus 2025, serta Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada November 2025.
BACA JUGA:KPK OTT Bupati Boltara Sirajudin Lasena, 14 Orang Diamankan
Memasuki 2026, operasi KPK juga menyasar sejumlah kepala daerah, antara lain Wali Kota Madiun Maidi pada Januari, Bupati Pati Sudewo pada Januari, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada Maret, serta Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada April.
Pada Oktober 2026, KPK turut melakukan OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan barang bukti sekitar Rp 1,9 miliar dan memeriksa sejumlah orang dari Klaten, Jawa Tengah, serta satu orang dari Jakarta.
BACA JUGA:Nusron Wahid Buka Suara soal OTT KPK yang Seret 4 Orang Kepercayaannya
Selain kepala daerah, rangkaian OTT tersebut juga menyasar pejabat kementerian, aparat penegak hukum, pegawai pajak dan bea cukai, serta sejumlah pihak di lingkungan perguruan tinggi dan badan usaha.
BACA JUGA:KPK Sita Rp 106,3 Miliar dari OTT Suap HGB BPN Bogor, Terbanyak dari Orang Kepercayaan Nusron
Rangkaian penindakan itu menjadi sorotan terhadap pentingnya penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, dan pencegahan korupsi, terutama di lingkungan pemerintah daerah. (*/fer)