Risywah Muktamar: Akhiri Kegaduhan, Selamatkan Marwah NU

Senin 12-10-2026,11:54 WIB
Reporter : Ariful Huda
Editor : Muhammad Ridho

Jalan ketujuh adalah menata ulang mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan politik Muktamar. Organisasi sebesar NU membutuhkan standar tata kelola yang setara dengan besarnya amanah sosial yang diembannya. Setiap rupiah yang digunakan untuk kepentingan Muktamar harus memiliki jejak administrasi. Setiap keputusan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan harus dapat diaudit. Dan setiap mekanisme pemilihan harus dirancang sedemikian rupa agar muktamirin bebas menentukan pilihan tanpa tekanan, iming-iming, ataupun transaksi.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Penutupan Muktamar Ke-35 NU di Jombang Hari Ini

Dalam konteks kepemimpinan baru, persoalan ini justru dapat menjadi ujian awal bagi Kiai Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Kiai Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. Muktamar telah menitipkan harapan agar kepemimpinan baru merangkul seluruh potensi NU.  Karena itu, respons terhadap polemik risywah jangan dibangun dengan mentalitas defensif, apalagi dengan mempertentangkan kelompok. Kepemimpinan baru justru memiliki kesempatan menunjukkan bahwa NU mampu mengelola konflik dengan ilmu, akhlak, hukum, dan tata kelola modern.

Saya kira, Kiai Miftach dan Gus Kikin tidak perlu memilih antara membela kehormatan NU dan membuka ruang pemeriksaan. Keduanya dapat dilakukan sekaligus. Jika tuduhan tidak benar, mekanisme klarifikasi dan audit akan membersihkan nama baik pihak yang dituduh. Jika ditemukan pelanggaran etik atau organisatoris, NU dapat menjatuhkan sanksi internal. Jika ditemukan indikasi pidana yang didukung bukti memadai, barulah aparat penegak hukum diberi ruang bekerja secara independen. Dengan demikian, hukum tidak digunakan sebagai senjata untuk membungkam kritik, tetapi sebagai instrumen terakhir untuk memastikan keadilan.

BACA JUGA:Muktamar NU Jadi Forum Tertinggi, Gus Ipul: Keputusannya Mengikat Peserta

NU tidak akan kehilangan marwah hanya karena ada orang yang menuduh. NU akan kehilangan marwah apabila tuduhan dijawab dengan ketakutan, kritik dijawab dengan ancaman, atau kekuasaan organisasi digunakan untuk menghindari pemeriksaan. Sebaliknya, NU justru akan semakin kuat apabila mampu mengatakan: silakan tuduhkan, tetapi buktikan; silakan membantah, tetapi buka data; silakan berbeda pendapat, tetapi hormati hukum dan adab.

Karena itu, saya mendorong seluruh pihak—termasuk mereka yang menyampaikan dugaan, pihak yang merasa dirugikan, PBNU, panitia Muktamar, dan seluruh elemen NU—untuk menghentikan eskalasi polemik dan mengutamakan tabayun, klarifikasi berbasis bukti, audit independen, mediasi, mekanisme etik, serta pembenahan sistem. Pelaporan kepada kepolisian tetap merupakan hak hukum setiap warga negara apabila memang diperlukan, tetapi jangan sampai menjadi satu-satunya bahasa yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan internal NU. Ada jalan yang lebih bermartabat sebelum konflik berubah menjadi pertarungan hukum yang berkepanjangan.

BACA JUGA:Ketika Kedaulatan Muktamirin Berhenti di Depan Pintu Muktamar Tambakberas


Gempur Rokok Illegal--

Pada akhirnya, polemik Tambakberas harus menjadi titik balik, bukan titik retak. NU di bawah kepemimpinan KH. Miftachul Akhyar dan KH. Kikin A. Hakim (Gus Kikin) harus mampu mengubah isu risywah menjadi agenda besar reformasi tata kelola Muktamar: lebih transparan, lebih akuntabel, lebih berintegritas, dan lebih berkeadaban. Jika tuduhan terbukti tidak benar, nama baik harus dipulihkan. Jika pelanggaran terbukti, harus ada koreksi. Dan jika sistem ternyata memiliki kelemahan, sistem itulah yang harus diperbaiki. Inilah jalan NU yang berkemajuan: tidak takut pada kritik, tidak tunduk pada fitnah, tidak kebal terhadap hukum, dan tidak kehilangan tradisi tabayun serta islah.

Bukankah demikian, para Nahdliyin? Bahwa menjaga marwah NU bukan dengan saling menyalahkan, melainkan dengan keberanian membuka ruang tabayun, memperbaiki yang keliru, menegakkan aturan, dan mencari jalan keluar yang bermartabat demi masa depan Nahdlatul Ulama. Saatnya menjadikan setiap polemik sebagai momentum berbenah, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Karena NU terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh kepentingan sesaat. 

Kategori :