Ia menjelaskan, ketentuan mengenai tunjangan purna tugas sengaja dimasukkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pemerintah desa dalam merealisasikannya.
BACA JUGA:Bapemperda DPRD Jombang Siapkan 12 Raperda
Hal serupa juga diarahkan bagi kepala desa dan perangkat desa. Selama ini, pemberian setelah berakhirnya masa tugas lebih dikenal dengan istilah tali asih. Melalui Raperda baru, Bapemperda ingin memberikan legitimasi hukum yang lebih jelas terhadap skema tersebut.
“Untuk tunjangan purna tugas ini sengaja kami masukkan agar ada payung hukum dan punya legitimasi hukum bagi desa dalam merealisasikannya. Demikian juga untuk tunjangan purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa. Kalau sebelumnya istilahnya hanya tali asih, tapi dalam perda yang baru nantinya akan lebih punya legitimasi hukum yang jelas,” pungkas Kartiyono.
Gempur Rokok Illegal--
Dengan sejumlah perubahan tersebut, Raperda tentang Desa diharapkan tidak hanya menjadi regulasi administratif, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa, menjamin keberlanjutan program antarkepemimpinan, serta memperjelas keseimbangan antara hak dan kewajiban unsur pemerintah (war)