Gempur Rokok Illegal--
Pemkot juga meminta RT dan RW aktif mencermati kondisi ekonomi warga. Jika menemukan warga yang tidak mampu tetapi tercatat pada desil 6 hingga 10, data tersebut dapat disampaikan ke kelurahan untuk diverifikasi bersama.
Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya sudah tergolong mampu tetapi masih tercatat dalam desil 1 hingga 5 juga diharapkan dilaporkan.
Dengan demikian, pemutakhiran tidak hanya menyasar warga yang merasa dirugikan oleh peringkat desil, tetapi juga memperbaiki data penerima manfaat secara keseluruhan. Data desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran sejumlah program perlindungan sosial.
Antiek menjelaskan, Kementerian Sosial umumnya menggunakan desil 1 hingga 4 untuk penyaluran bantuan sosial, sedangkan desil 1 hingga 5 digunakan untuk kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Data yang diterima Dinsos Surabaya mencakup desil 1 sampai 5. Sementara data dengan cakupan desil 1 hingga 10 dapat diperoleh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Masih terdapat pula warga yang belum masuk pemeringkatan. Kondisi itu antara lain terjadi ketika petugas BPS melakukan pendataan tetapi warga tidak berada di tempat atau alamat yang dituju tidak ditemukan.
Antiek mengajak masyarakat ikut mengawasi dan memperbaiki data sosial ekonomi di lingkungannya karena akurasi DTSEN dinilai penting agar bantuan tidak salah sasaran. “Kesempatan ini mari kita memperbaiki bersama-sama data itu supaya bantuan ini bisa tepat sasaran. Mereka yang mendapatkan adalah yang betul-betul membutuhkan,” pungkasnya. (alf)