Pelaksana Tugas Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Cahyadi Yudodahono menambahkan, 38 negara anggota OECD merepresentasikan sekitar 80 persen perdagangan dunia dan 41,1 persen PDB dunia.
BACA JUGA:Dilantik di Gedung Grahadi, Kadin Jatim Tetapkan Tujuh Fokus Strategis
"Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-16 dunia berdasarkan PDB. Apabila Indonesia telah menjadi anggota OECD, posisi tersebut secara hipotetis akan menempatkan Indonesia sekitar peringkat ke-12 di antara negara-negara anggota OECD," jelasnya.
Kadin Jatim: Bukan OECD atau BRICS
Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto menegaskan dunia usaha tidak perlu melihat OECD dan BRICS sebagai pilihan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat dimanfaatkan secara bersamaan untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia.
"Jadi bagi Indonesia, persoalannya bukan OECD atau BRICS. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan OECD dan BRICS sekaligus untuk memperkuat posisi ekonomi nasional," tegasnya.
Gempur Rokok Illegal--
Menurut Adik, keberhasilan kerja sama internasional harus diukur dari manfaat konkret, mulai peningkatan ekspor, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi hingga peningkatan kelas UMKM.
"Semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin kuat posisi tawar kita. Karena itu, semangat ‘mendayung di antara dua karang’ tidak berarti kita takut berada di antara dua kekuatan. Justru kita harus memastikan bahwa Indonesia sendiri yang memegang kemudi, kepentingan nasional menjadi kompasnya, dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan akhirnya. OECD bukan tujuan akhir. BRICS juga bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah Indonesia," pungkas Adik. (day)