"Mungkin ke depan kita harus pikirkan kajian-kajian mana. Kalau tidak, nanti tidak ada orang yang mau maju pilkada karena berbiaya besar dan risikonya juga besar," katanya.
Ia tidak menampik biaya politik yang tinggi, ditambah praktik politik uang, mendorong sebagian kepala daerah berupaya mendapatkan pengembalian atas biaya politik yang telah dikeluarkan.
Gempur Rokok Illegal--
Menurutnya, kewenangan kepala daerah yang sangat besar juga berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diimbangi sistem pengawasan yang kuat.
Oleh karena itu, Dede menegaskan sistem rekrutmen kepala daerah harus diperbaiki agar biaya pilkada tidak terlalu tinggi.
"Seseorang yang hendak mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah, tidak boleh adu pembiayaan, tetapi harus benar-benar adu gagasan," pungkasnya.