Pencairan Dana Pilkada Molor, Dewan Bakal Panggil Pemkot

Surabaya, memorandum.co.id - Kontestasi pemilihan cawali-cawawali Surabaya kian dekat. Namun, anggaran Pilkada 2020 sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) belum cair seluruhnya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna mendesak Pemkot Surabaya segera melunasi anggaran Pilkada Surabaya 2020 . “Sedangkan September mereka (KPU) sudah mengadakan alat peraga, sosialisasi, dan pencalonan sudah masuk sesuai dengan tahapan,” kata Ayu, sapaan akrab Pertiwi Ayu Khrisna usai hearing dengan KPU Surabaya, Sabtu (8/8/2020). Penasihat Fraksi Golkar ini ingin dana tersebut segera dicairkan supaya tahapan pilkada dilaksanakan dengan niormal. Ia khawatir terhambatnya pencairan anggaran mempengaruhi proses pilkada. "Sehingga tidak mungkin ditunda kembali, untuk itu diharapkan sangat kepada pemerintah kota harus konsekuensi," jelas Ayu. Diungkapkan Ayu, sebelumnya DPRD Surabaya menggedok anggaran pada Januari yang sudah jelas kebutuhan KPU di Pilkada 2020. Namun, hingga tenggat waktu 9 Juli belum ada pencairan dana tersebut kepada KPU. "Bahkan ada ekstra mundur sampai 15 Juli. Namun, hingga 8 Agustus belum ada tahapan pencairan lagi," tanya Ayu. Karena molornya pencairan anggaran tersebut, Komisi A segera memanggil Pemkot Surabaya. “Hari Senin (10/8/2020), insyaallah kami undang hearing Bina Program dan Bakesbanglinmas. Ada apa ini?,” tegas Ayu. Disampaikan Ayu, pada Pilkada 2020 ada 1.040 TPS yang mendapat bantuan dari anggaran APBN, sedangkan sekitar 4.121 TPS anggaran dari APBD. “Yang perlu kita utamakan juga adalah alat peraga yang harus disiapakan, karena itu sifatnya pesan tidak bisa utang dan tidak dibenarkan penalangan anggaran itu dari pihak KPU,” pungkas Ayu. Rapat dengar pendapat (hearing) itu dipimpin Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Khrisna dan diikuti Sekretaris Komisi A Budi Leksono. Sedangkan dari KPU Surabaya yang hadir diwakili dua komisioner, yakni Naafilah Astri, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Surabaya dan Subairi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. (alf/fer)