PAPPRI: Kami Butuh Solusi

Surabaya, memorandum.co.id - Ketua Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Jawa Timur Sastra Harijanto Tjondrokusumo mengungkapkan, ada atau tidak adanya Perwali 33 ini hanya sebagian dari sebab polemik ini. “Karena kami terdampak bukan hanya saat perwali ini saja melainkan sudah lima bulan lalu. Tepatnya sejak penerapan PSBB pertama,” katanya. Semula dirinya sempat berharap ada kelonggaran di Perwali 28/2020. Tapi kemudian diubah menjadi Perwali 33/2020 dan dirinya kembali tidak bisa beraktifitas. "Pertanyaannya sampai kapan," katanya, Rabu (5/8). Tanpa adanya solusi, pihaknya mengaku sampai harus menjual alat musiknya untuk memenuhi kebutuhan. Mantan pelatih balap sepeda nasional ini berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mau mendengar keluhan dengan duduk bersama dan berdialog tanpa harus turun ke jalan. "Sedikit kompensasi sudah membahagiakan kami. Misalnya bagi masyarakat yang menggelar hajatan dan menyewa orkestra diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tentunya. Itu wajib. Siapa yang mau jadi bangkai," tutur Sastra. Nyaris senada juga dikatakan dosen Departemen Sosiologi UNAIR Dr Tuti Budirahayu Dra Msi. Tuti menjelaskan, perwali harus diterapkan jaeeba kondisi Surabaya belum kondusif untuk memberlakukan new normal. Namun dirinya berharap bagi mereka yang paling terdampak mendapatkan kompensasi. Menurut Tuti, perlu ruang dialog guna mencari jalan tengah. "Saya tidak tahu sejauh mana pemerintah kota sudah membuat semacam mapping atau pemetaan kebijakan itu. Dampak yang dihasilkan seberapa besar, lalu apakah ada jalan tengah untuk membantu yang terdampak," terang Tuti. "Saya itu berfikir setiap membuat kebijakan itu harus ada management resikonya. Jadi pemerintah kota itu harus bisa mengukur ini resikonya seperti apa dan bagaimana ini bisa diatasi untuk menghadapi resiko-resiko itu, berat sih memang," sambungnya sembari menjelaskan pemkot harus menyertakan upaya mengatasi akibat managemen resikonya. (mg1/rif)