LUMAJANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Jumat 29 Mei 2026.
Mini Kidi Wipes.--
Capaian ini menjadi raihan kedelapan secara berturut-turut yang menunjukkan konsistensi Pemkab Lumajang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo.
BACA JUGA:27 PNS Purna Tugas Terima Penghargaan di Lumajang, Ini Pesan Sekda Agus Triyono
Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP tersebut.
“Hari ini saya bersama Ketua DPRD menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI. Alhamdulillah, hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.
Ia menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD dan berbagai pihak terkait.
BACA JUGA:Kapolres Lumajang dan Empat Anggota Terima Penghargaan dari IPSI di Hari Kesaktian Pancasila
Menurutnya, opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami ingin tata kelola keuangan dan pemerintahan tidak hanya baik secara administrasi, tetapi juga berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono mengatakan keberhasilan mempertahankan WTP selama delapan tahun menunjukkan komitmen kuat perangkat daerah dalam membangun budaya kerja akuntabel dan profesional.
Gempur Rokok Illegal--
Ia menambahkan bahwa capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik ini mampu mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam evaluasi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan daerah.
BACA JUGA:Pemkab Lumajang Gandeng FAO, Bukti Pemerintah Serius Kembangkan Pisang Mas Kirana
Agus juga menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi pendorong peningkatan kinerja perangkat daerah.
Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
BACA JUGA:Pemkab Lumajang Buka Kolaborasi Pemuda untuk Percepat Pembangunan Daerah
Dengan capaian WTP delapan kali berturut-turut ini, Pemkab Lumajang optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. (Ags)