"Tetaplah implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati, adil, dan terukur," jelasnya.
Ia menambahkan, pengawasan yang ketat dan sinergi antara Pengadilan Agama serta Dispendukcapilp menjadi kunci utama agar kebijakan progresif ini berjalan efektif tanpa melanggar hak-hak dasar warga negara lainnya.(alf)