Sumenep, memorandum.co.id - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan asal Dapil Jatim XI (Madura), MH Said Abdullah menggelar serap aspirasi bersama 115 kepala desa di Sumenep. Reses itu digelar di aula Hotel Debaghraf, Rabu (29/7). Menurut Said Abdullah, kegiatan tersebut untuk melakukan serap aspirasi bersama kepala desa terkait situasi dan kondisi desa di masa pandemi Covid-19. "Kami datang menemui kepala desa, ingin tahu aspirasi dan kondisi desa. Karena refocusing dana desa juga diarahkan ke BLT ke masyarakat. Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata berdasarkan aspirasi Kades, semua yang dari pusat dilaksanakan," kata Said. Said menuturkan, semua kepala desa menginginkan regulasi dana desa (DD) tak terlalu birokratis. Agar tidak terjadi deregulasi. Tujuannya mengurangi keruwetan birokrasi desa. Selain tentang desa, politikus senior PDI Perjuangan ini juga menyampaikan tiga hal. Pertama soal pendidikan. MH Said Abdullah menginginkan ke depan, seluruh kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulai dari seragam hingga buku. Ketua Banggar DPR RI ini juga berharap, seragam anak didik dijahit sendiri oleh orang tua. Tujuannya, selain ukuran seragam sesuai harapan, juga bisa membantu para tukang jahit lokal. “Sehingga mereka bisa bekerja dan tidak menganggur,” tambah Said. Kedua, soal kesehatan. Meski ada BPJS, menurut Said, ternyata banyak sekali warga yang tak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Karena pendataan amburadul. Sehingga suami Khalida Ayu Winarti ini berharap pendataan dilakukan secara kontinyu dan valid. “Biar semua warga, khusus yang kurang mampu menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” jelasnya. Ketiga, kedaulatan pangan. Pahlawan pangan itu, katanya, ada di desa. Para petani harus dipastikan hasil panennya dibeli secara layak. Said bercerita, dulu tak ada warga yang kelaparan. "Karena orang tempo dulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan di pekarangan rumahnya ditanam marongghi. Itulah ketahanan pangan sesungguhnya, " tegasnya. Selain itu, kata Said, ke depan kalau ada Bansos harus beli ke petani. "Jangan beli ke grosir. Beli ke petani. Itu harapan kita. Mari bersama melayani masyarakat secara maksimal,” ajak Said. Sementara itu, perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyono mengaku senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada MH Said Abdullah. Apalagi sekarang, kata Iyon, sapaan akrabnya, MH Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI. “Kami sudah sampaikan semua keluh kesah Kades kepada Pak Said, termasuk soal regulasi dana desa agar tidak terlalu birokratis. Sehingga pencairannya mudah,” kata Iyon. (aan)
Kategori :