SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Tingginya kasus pekerja anak di Jawa Timur mendapat perhatian Komisi E DPRD Jatim, apalagi baru-baru ini ada penelitian bahwa pekerja anak di Jatim mencapai sekitar angka 256 ribu kasus, tertinggi se Indonesia.
BACA JUGA:Kecepatan Publikasi Media, Sekwan DPRD Jatim: Menjadi Tantangan Penyajian Informasi
Mini Kidi Wipes.--
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan, tingginya angka pekerja anak di Jatim memang miris jika dilihat dengan kacamata umum. Namun yang perlu juga menjadi perhatian yakni berbagai aspek mengapa anak itu bekerja.
"Angka anak-anak yang masih bekerja itu harus dilihat dari berbagai aspek ya. Sekalipun secara gradual fakta bahwa Jawa Timur menduduki posisi tertinggi untuk anak-anak yang bekerja itu juga memprihatinkan," kata Hikmah.
BACA JUGA:DPRD Jatim Minta Pengawasan PMK Hewan Kurban Diperketat
Politisi PKB ini mengatakan, saat ini memang ada beberapa masalah yang menjadi faktor tingginya angka pekerja anak di Jatim, salah satunya karena putus sekolah. Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) ini berhubungan dengan tingginya angka pekerja anak. Permasalahan ini harus terurai terlebih dahulu agar tingginya angka pekerja anak di Jatim dapat ditekan signifikan.
BACA JUGA:DPRD Jatim Soroti Kinerja DPMPTSP: Jangan Hambat Niat Baik Masyarakat Urus Perizinan Sekolah
Menurutnya banyak faktor yang membuat anak tidak sekolah, seperti kondisi ekonomi, akses pendidikan, ketersediaan sekolah anak berkebutuhan khusus bahkan hingga kondisi sosial anak yang berpengaruh kepada seorang anak tidak atau putus sekolah.
"Karenanya harus dilihat dari semua sudut ya. Situasi anak bekerja dan anak tidak sekolah ini harus saling terkait dilihatnya dalam sebuah hal yang terintegrasi untuk memotret mengapa anak-anak bekerja," jelasnya.
BACA JUGA:Usai Skandal Pungli ESDM, DPRD Jawa Timur : Jangan Sampai Investor Kapok Masuk Jatim
Lebih dari itu, masih kata Hikmah, saat ini pemerintah memiliki program Sekolah Terbuka serta Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Program tersebut harus digalakkan agar dapat menekan angka Anak Tidak Sekolah, sehingga efek dominonya dapat menekan angka pekerja anak.
"Nah, perlu juga dipikirkan apakah keberadaan sekolah terbuka atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ini bisa menjadi alternatif bagi situasi anak-anak yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk sekolah reguler," ujarnya.
BACA JUGA:Ketua DPRD Jatim Ikuti Retret di Akmil Magelang, Kenakan Seragam Loreng
Namun yang menjadi poin pokok dari tingginya pekerja anak, yakni seorang anak tidak bekerja di sektor Pekerjaan Buruk bagi Anak. Pekerjaan Buruk bagi Anak yang dimaksud yakni segala bentuk kegiatan yang mengeksploitasi, membahayakan kesehatan, fisik, mental, serta menghambat pendidikan anak.