LUMAJANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID – DPRD Lumajang menggelar sidang paripurna dengan menghasilkan empat raperda yang difokuskan pada irigasi, layanan air bersih, dan penguatan ekonomi daerah, Senin 13 April 2026.
Empat Rancangan Peraturan Daerah tersebut diajukan sebagai upaya menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Mini Kidi Wipes.--
Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menegaskan arah kebijakan disusun agar pembangunan sesuai kebutuhan riil warga.
“Raperda ini bukan hanya aturan, tetapi solusi untuk kebutuhan masyarakat yang kita hadapi sehari-hari,” ujarnya.
Salah satu fokus utama adalah raperda tentang irigasi.
BACA JUGA:Literasi Digital Jadi Prioritas, DPRD Lumajang Dorong Regulasi Tepat
Regulasi ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian yang menjadi basis utama di Lumajang.
Melalui pengelolaan air yang terencana, petani diharapkan memiliki kepastian dalam bercocok tanam dan meningkatkan produktivitas.
Selain itu, perubahan regulasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru juga menjadi perhatian.
BACA JUGA:Markas CAB Lumajang Bergoyang, Latihan Perdana Ciayyo Aseek Bohay Diikuti Banyak Komunitas
Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperluas distribusi air bersih bagi masyarakat.
Penguatan ekonomi daerah turut menjadi bagian dalam raperda yang diajukan.
Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi serta meningkatkan pendapatan daerah.
Gempur Rokok Ilegal. Laporkan Peredaran Rokok Ilegal ke Kantor Bea Cukai Malang.--
Aset yang dikelola secara produktif dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Sementara itu, pencabutan dua perda lama di bidang lingkungan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan.
Regulasi yang tidak relevan disederhanakan agar tidak menghambat pelayanan.
BACA JUGA:Distribusi Elpiji Subsidi Lumajang Dipercepat, Pemkab Pastikan Penanganan Terukur
“Yang kita inginkan adalah kebijakan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Lumajang menekankan pentingnya pembahasan bersama DPRD agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran dan mudah diterapkan.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kebijakan sebagai solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat. (Ags)